Suara.com - Google Inc mengusulkan sesuatu yang menyejutkan publik dunia, yakni mengancam menarik layanan perampan Google Search dari Australia.
Ancaman itu akan mewujud kalau pemerintah Australia menerbitkan undang-undang yang ditujukan untuk mengatur perusahaan raksasa internet tersebut.
Ancaman Google itu sendiri dipublikan, selang beberapa hari setelah sekelompok media massa Prancis berhasil memenangkan mediasi dengan Google.
Sekelompok media massa Prancis seperti Le Monde berhasil memaksa Google untuk membayar untuk setiap artikel mereka yang ditayangkan pada laman Google.
Sementara di Australia, perseteruan pemerintah dengan Google berawal dengan adanya wacana aturan yang meminta Google membayar kantor berita untuk setiap berita yang ditampilkan pada hasil pencariannya.
Direktur Google Australia, Mel Silva berpendapat rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan "risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola" bagi usaha bisnisnya.
Undang-undang yang diusulkan, dengan nama 'News Media Barganing Code' juga akan meminta Google untuk membuat perjanjian komersial dengan setiap outlet berita, jika tidak, akan dipaksa melakukan arbitrasi.
Ini bukan pertama kalinya Google berada dalam situasi seperti ini.
Pada tahun 2010, Google dan perusahaan teknologi lainnya menjadi sasaran serangan dunia maya yang "sangat canggih dan terarah" asal China dan dilaporkan didukung oleh Pemerintah China.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Jual Negara dengan Rekrut PNS Khusus Etnis China?
Serangan itu membuat Google menutup layanannya di China karena diharuskan mematuhi aturan sensor yang berlaku di China.
Akibatnya lebih dari 900 juta pengguna internet di China, atau setara dengan 20 persen pengguna internet aktif di seluruh dunia, tidak dapat mengakses Google dengan mudah.
Apa yang pernah terjadi di China bisa jadi contoh jika Google menghentikan layanannya di Australia atau negara-negara lainnya.
Apa yang terjadi dengan Google.cn?
Namun praktik ini kemungkinan besar akan berdampak besar pada hasil penelusuran yang diandalkan oleh ribuan bisnis Australia.
Jika Google memblokir pengguna Australia berdasarkan lokasi geografis mereka, Yang mengatakan warga Australia masih dapat menggunakan VPN, yang sudah digunakan oleh beberapa orang yang paham teknologi untuk melakukan streaming konten yang lokasinya diblokir.
"Sejujurnya … kasus antara Pemerintah Australia dan Google menjadi contoh yang bagus untuk merefleksikan monopoli dalam teknologi."
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Jual Negara dengan Rekrut PNS Khusus Etnis China?
-
Vaksin Covid Palsu Isi Larutan Garam Beredar di China, 3.000 Dosis Disita
-
Ucapkan Selamat Tinggal Google Stadia!
-
Nyasar saat Pakai Google Maps, Pemotor Ini Terpaksa Lewati Jalanan Ekstrem
-
Kota di Australia Ini Langsung Lockdown, Gegara Satu Kasus Positif Covid-19
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus
-
Catatan Tertulis Suku Indian Navajo Tunjukkan Hantavirus Sudah Lama Mengintai Umat Manusia
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
-
Studi Ungkap Dilema Nikel: Dibutuhkan untuk Energi Bersih, tapi Ancam Lingkungan
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?
-
Kasus Kekerasan Gender Tembus 376 Ribu, LBH APIK Ungkap Lemahnya Perlindungan Korban
-
Eks Gubernur Sultra Nur Alam Dilaporkan ke KPK Terkait Korupsi Dana Unsultra Rp12 Miliar