Suara.com - Google Inc mengusulkan sesuatu yang menyejutkan publik dunia, yakni mengancam menarik layanan perampan Google Search dari Australia.
Ancaman itu akan mewujud kalau pemerintah Australia menerbitkan undang-undang yang ditujukan untuk mengatur perusahaan raksasa internet tersebut.
Ancaman Google itu sendiri dipublikan, selang beberapa hari setelah sekelompok media massa Prancis berhasil memenangkan mediasi dengan Google.
Sekelompok media massa Prancis seperti Le Monde berhasil memaksa Google untuk membayar untuk setiap artikel mereka yang ditayangkan pada laman Google.
Sementara di Australia, perseteruan pemerintah dengan Google berawal dengan adanya wacana aturan yang meminta Google membayar kantor berita untuk setiap berita yang ditampilkan pada hasil pencariannya.
Direktur Google Australia, Mel Silva berpendapat rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan "risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola" bagi usaha bisnisnya.
Undang-undang yang diusulkan, dengan nama 'News Media Barganing Code' juga akan meminta Google untuk membuat perjanjian komersial dengan setiap outlet berita, jika tidak, akan dipaksa melakukan arbitrasi.
Ini bukan pertama kalinya Google berada dalam situasi seperti ini.
Pada tahun 2010, Google dan perusahaan teknologi lainnya menjadi sasaran serangan dunia maya yang "sangat canggih dan terarah" asal China dan dilaporkan didukung oleh Pemerintah China.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Jual Negara dengan Rekrut PNS Khusus Etnis China?
Serangan itu membuat Google menutup layanannya di China karena diharuskan mematuhi aturan sensor yang berlaku di China.
Akibatnya lebih dari 900 juta pengguna internet di China, atau setara dengan 20 persen pengguna internet aktif di seluruh dunia, tidak dapat mengakses Google dengan mudah.
Apa yang pernah terjadi di China bisa jadi contoh jika Google menghentikan layanannya di Australia atau negara-negara lainnya.
Apa yang terjadi dengan Google.cn?
Namun praktik ini kemungkinan besar akan berdampak besar pada hasil penelusuran yang diandalkan oleh ribuan bisnis Australia.
Jika Google memblokir pengguna Australia berdasarkan lokasi geografis mereka, Yang mengatakan warga Australia masih dapat menggunakan VPN, yang sudah digunakan oleh beberapa orang yang paham teknologi untuk melakukan streaming konten yang lokasinya diblokir.
"Sejujurnya … kasus antara Pemerintah Australia dan Google menjadi contoh yang bagus untuk merefleksikan monopoli dalam teknologi."
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Jual Negara dengan Rekrut PNS Khusus Etnis China?
-
Vaksin Covid Palsu Isi Larutan Garam Beredar di China, 3.000 Dosis Disita
-
Ucapkan Selamat Tinggal Google Stadia!
-
Nyasar saat Pakai Google Maps, Pemotor Ini Terpaksa Lewati Jalanan Ekstrem
-
Kota di Australia Ini Langsung Lockdown, Gegara Satu Kasus Positif Covid-19
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
-
Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo