Suara.com - Penyedia internet milik negara Myanmar memblokir akses ke layanan milik Facebook Inc pada Kamis (4/2/2021) pagi, kata kelompok pemantau jaringan NetBlocks, beberapa hari setelah para pemimpin militer negara itu merebut kekuasaan dalam kudeta.
Sebuah surat yang diunggah secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi semalam mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari demi "stabilitas".
Beberapa pengguna Facebook di Myanmar melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses layanan Facebook termasuk Instagram dan WhatsApp.
Facebook belum memberikan komentar. Separuh dari 53 juta penduduk Myanmar menggunakan Facebook, yang bagi banyak orang identik dengan internet.
"Khawatir dengan situasi, saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara ... menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata surat kementerian itu.
Pada Selasa, militer memperingatkan agar tidak mengunggah apa yang dikatakannya sebagai rumor di media sosial yang dapat memicu kerusuhan dan menyebabkan ketidakstabilan.
NetBlocks mengatakan pemblokiran tersebut tampaknya hanya dilakukan oleh MPT telekomunikasi, yang mengatakan memiliki 23 juta pengguna.
Penyelidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian di Facebook telah memainkan peran kunci dalam mengobarkan kekerasan di Myanmar. Perusahaan itu mengatakan terlalu lambat untuk bertindak dalam mencegah informasi yang salah dan kebencian di negara tersebut.
Minggu ini, Facebook mengatakan pihaknya memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan mengambil tindakan sementara untuk melindungi dari bahaya seperti menghapus konten yang memuji atau mendukung kudeta, menurut seorang juru bicara. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Tanggapi Situasi Politik Myanmar, Dewan Keamanan PBB Adakan Pertemuan
Berita Terkait
-
Temukan Ide Pengganti Masker Kain, Komentar Warganet Ini Bikin Tepuk Jidat
-
Wanita Tak Sadar Senam Aerobik saat Kudeta Militer Myanmar
-
Tanggapi Situasi Politik Myanmar, Dewan Keamanan PBB Adakan Pertemuan
-
Protes Kudeta Militer, Rakyat Myanmar Aksi Pukul Panci dan Wajan di Jalanan
-
Facebook Desak Pengguna iPhone Izinkan Akses Pelacak Aktivitas
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak