Suara.com - Sejumlah daerah sedang mempersiapkan penerapan gerakan bersama untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada akhir pekan atau kalau di Jawa Tengah disebut Gerakan Jateng di Rumah Saja.
Gerakan ini bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19 melalui cara tinggal di rumah.
Setelah Jawa Tengah yang rencananya akan memulai gerakan pada dua hari di akhir pekan ini, Provinsi Kalimantan Timur akan menyusul dalam waktu dekat. Pemerintah setempat sudah mengimbau warganya untuk bersiap-siap.
“Saat ini kita lagi menunggu surat instruksi gubernur Kaltim terkait adanya rencana penghentian kegiatan aktivitas di Kaltim dalam waktu dekat,” ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam laporan Inibalikpapan.com, jaringan Suara.com, Kamis (3/2/2021), sore.
Tingginya angka kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur menjadi pertimbangannya.
”Kalau tidak salah Jawa Tengah terapkan juga. Kita tunggu dari pak gubernur,” kata dia.
Rizal menambahkan, yang hampir pasti disepakati tadi adalah pelaksanaan penghentian kegiatan.
Rizal mengutip pernyataan Pangdam VI Mulawarman yang menyebut Kalimantan Timur steril, kapolda menyebutnya Kaltim senyap, sedangkan gubernur menyebutnya berdiam diri.
“Nanti kita tunggu keputusannnya, tapi yang perlu antisipasi masyarakat kemungkinan Sabtu - Minggu ini akan dilakukan penghentian seluruh kegiatan masyarakat kecuali hal-hal tertentu,” kata Rizal.
Baca Juga: Kabar Baik, Insentif Tenaga Kesehatan Jumlahnya Tetap Sama
PPKM tak efektif
Penanganan Covid-19 di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia memerlukan terobosan, salah satunya seperti karantina (lockdown) akhir pekan, kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim.
"Mohon diperhatikan, Kamis (3/1) kemarin saja ada 3.567 kasus positif baru di DKI. Sehingga totalnya sudah lebih 280 ribu kasus. Nggak akan selesai, kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan," kata Lukmanul Hakim dalam keterangan resmi.
Lukmanul Hakim mengatakan karantina akhir pekan dibutuhkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dinilai banyak pihak tidak efektif menekan kasus, bahkan sudah diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo.
Jika nantinya karantina akhir pekan diberlakukan, Lukmanul Hakim meminta agar pengalaman saat PPKM Jawa Bali, yang di Jakarta berupa PSBB ketat, untuk dijadikan pengalaman agar disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
"Pokoknya harus tegas, selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Ini penting, karena akhir pekan ini memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," kata Lukmanul Hakim.
Berita Terkait
-
DBON Kaltim Tercoreng! Kadispora dan Mantan Ketua Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Ratusan Miliar
-
TPA Ilegal di Rowosari Semarang Resmi Ditutup
-
Tanggul Setinggi 15 Meter di Semarang Longsor
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO