Pemaksaan Jilbab di Sekolah, Wapres: Tidak Tepat Secara Agama dan Negara

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin turut mengomentari adanya pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Maruf memandang, aturan tersebut tidak tepat baik dari sisi agama maupun kenegaraan.

Maruf mengungkapkan kalau tidak ada paksaan dalam ajaran agama. Hal tersebut disampaikan ketika mengisi sebuah program televisi, Rabu (3/2/2021).

"Karena itu, memaksakan aturan paksa untuk non muslim memakai jilbab saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari keagamaan juga tidak benar," kata Maruf.

Maruf mengakui kalau isu intoleransi antar umat beragama tersebut bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia dan kerap menjadi isu di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap lantaran telah mengganggu prinsip kebhinekaan.

"Ketika itu menjadi fenomena dan masalah yang bersifat nasional dan mengganggu prinsip kebhinekaan, mengganggu soal toleransi, pemerintah mengambil langkah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, alasan keharusan penggunaan jilbab tersebut menjadi wujud dari kearifan lokal dalam menunjukkan pembauran antara kaum mayoritas dengan minoritas. Tetapi, Maruf menilai kebijakan tersebut tidaklaj tepat untuk diterapkan.

"Kearifan lokal itu tentu juga harus memperhatikan pemahaman dari masing-masing pihak. Menurut saya kebijakan tersebut tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita, kecuali untuk Aceh yang memang memiliki kekhususan yang diatur dalam kewenangan-kewenangan tertentu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Maruf menegaskan kalau penggunaan jilbab di sekolah negeri itu tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Persoalan tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu dalam mengambil tindakan, sehingga tidak ada pemaksaan di dalamnya melainkan menunjukkan kedewasaan seseorang di dalam menentukan sikap.

"Ini merupakan kedewasaan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, atau pun juga mengharuskan," katanya.

Baca Juga: Wapres Ungkap 65 Persen Gas LPG Subsidi Dinikmati Orang Kaya