Suara.com - Jamaika mengatakan mengalami krisis ganja saat jumlah petani turun drastis dan ladang pertanian dilanda bencana alam.
Menyadur Sky News, Minggu (7/2/2021) ladang ganja di Jamaika dilanda hujan lebat selama musim badai tahun lalu dan hangus akibat kekeringan yang menyebabkan kerugian puluhan ribu dolar.
"Itu menghancurkan segalanya," kata Daneyel Bozra, yang menanam mariyuana di barat daya Jamaika.
Langkah-langkah ketat penanggulangan Covid-19 memperburuk situasi, terutama aturan jam malam yang menyebabkan petani tidak dapat merawat ladang mereka di malam hari seperti biasanya.
Kurangnya jalan memaksa petani untuk berjalan ke ladang mereka dan kemudian mengambil air dari sumur dan mata air. Banyak yang tidak bisa melakukannya di malam hari karena aturan jam malam.
"Ini memalukan budaya," kata Triston Thompson dari Tacaya, sebuah perusahaan konsultan dan pialang untuk industri ganja legal yang baru lahir di negara itu.
"Tahun lalu adalah tahun terburuk. Kami tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Sesuatu yang menggelikan bahwa ganja kekurangannya di Jamaika." tambahnya.
Jamaika mengizinkan industri ganja medis yang diatur dan mendekriminalisasi kepemilikan sejumlah kecil tanaman tersebut pada tahun 2015.
Orang yang tertangkap memiliki dua ons (56 gram) atau kurang ganja harus membayar denda kecil dan tidak menghadapi kurungan atau catatan kriminal.
Baca Juga: Kebanyakan Nyimeng Sampai Teler, Pria di Bintan Nafsu Kejar Istri Tetangga
Negara tersebut juga mengizinkan setiap warga membudidayakan hingga lima tanaman, dan Rastafarian secara hukum diizinkan untuk menghisap ganja dengan tujuan sakramental.
Tetapi penegakannya tidak merata, karena banyak turis dan penduduk lokal terus membeli ganja di jalan, di mana ganja semakin langka, dan lebih mahal.
Paul Burke, kepala eksekutif Asosiasi Petani dan Produsen Ganja Jamaika, mengatakan orang tidak lagi takut dipenjara karena pemerintah mengizinkan kepemilikan dalam jumlah kecil.
Dia mengatakan stigmatisasi ganja telah berkurang dan lebih banyak orang menghargai nilai terapeutik dan obat yang diklaim selama pandemi.
Tetapi Otoritas Lisensi Ganja pemerintah - yang telah memberi wewenang kepada 29 pembudidaya dan mengeluarkan 73 izin untuk transportasi, ritel, pemrosesan, dan kegiatan lainnya - mengatakan tidak ada kekurangan ganja dalam industrinya.
Para petani dan aktivis mengatakan ganja yang dijual melalui apotek resmi, yang dikenal sebagai rumah jamu, sulit dijangkau karena harganya sangat mahal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025