Suara.com - Praktik perayaan Imlek atau Tahun Baru China nyaris lenyap di Indonesia semasa pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berkuasa sampai 32 tahun.
Pasalnya, intruksi Presiden Soeharto Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China, memaksa orang-orang etnis Tionghoa merayakan pesta secara terbatas.
Etnis Tionghoa diperbolehkan untuk merayakan pesta agama dan adat istiadat tetapi dalam suasana tertutup, hanya di lingkungan keluarga saja.
Hal itu kembali diutarakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam program Kongko Show Live dari Rumah Komunitas TV, Sabtu (6/2/2021) malam.
Pria yang kerap disapa Gus Ami tersebut mengatakan, sejak zaman Orba, perayaan Imlek terasa seperti hilang ditelan kebijakan pemerintah.
"Ketika zaman Orde Baru dengan berbagai latar belakang, dan dengan pertimbangan Pak Harto sebagai presiden atas nama stabilitas, atas nama macam-macam, konflik politik seterusnya, seluruh tradisi dan budaya Tionghoa dilarang. Termasuk pelarangan Imlek. Bahkan yang sifatnya tradisi-tradisi, hiburan pun dilarang pada waktu itu," ungkap Gus Ami, dikutip Hops.id -- Jaringan Suara.com dari media online milik Nahdlatul Ulama.
Namun, seusai Gus Dur dilantik menjadi Presiden Keempat menggantikan BJ Habibie, konsep kebhinekaan dan pluralisme semakin berkembang. Sebab dia memperkenalkan konsep kebangsaan non-rasial.
Gus Dur menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang menggeser kebijakan sebelumnya yakni Inpres No. 14/1967.
Hal itu didukung oleh keluarga besar NU, termasuk para Nahdliyin dan PKB yang sepakat dengan komitmen Gus Dur menghapuskan diskriminasi berkedok SARA.
Baca Juga: Sambut Imlek, MTA Hadirkan Dekorasi Lampion yang Instagramable
"Ketika Gus Dur dilantik menjadi presiden, komitmen Gus Dur, PKB, dan seluruh keluarga besar NU juga adalah bahwa tidak ada lagi diskriminasi kepada siapapun. Maka Keppres (inpres) yang mengatur dan melarang itu dihapus langsung," kata Gus Ami.
Kendati memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila, ternyata kebijakan Gus Dur ditentang berbagai orang. Bahkan, Gus Dur disebut-sebut sempat difitnah oleh kelompok tertentu.
Akibatnya, partai naungan Gus Dur yakni PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sempat mengalami penurunan suara secara drastis di Jawa Barat.
Namun, Gus Ami mengaku tetap bersyukur lantaran kebijakan sebagaimana ditetapkan Gus Dur tepat dan benar.
"Alhamdulillah kita terus berjuang. Sekarang semua mengakui bahwa apa yang dilakukan Gus Dur adalah benar, dan menyaksikan Indonesia menjadi sangat berbhineka dan sangat plural. Dan meski berbeda-beda tradisi dan budaya, semuanya tetap bersatu," tandas Gus Ami.
Gus Dur sendiri diketahui mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kebebasan kelompok Tionghoa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Operasi Langit di Cilacap: BNPB 'Halau' Hujan Demi Percepat Evakuasi Korban Longsor
-
Perjalanan Cinta Rugaiya Usman dan Wiranto
-
RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD
-
Viral Hewan Ragunan Kurus Diduga Dana Jatah Makan Ditilep, Publik Tuntut Audit
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Geger Bayi di Cipayung: Dibuang di Jurang, Ditemukan Hidup dalam Goodie Bag Saat Kerja Bakti
-
Tegas! Pramono Anung Larang Jajarannya Persulit Izin Pembangunan Rumah Ibadah di Jakarta
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum
-
RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya
-
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri