Suara.com - Praktik perayaan Imlek atau Tahun Baru China nyaris lenyap di Indonesia semasa pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berkuasa sampai 32 tahun.
Pasalnya, intruksi Presiden Soeharto Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China, memaksa orang-orang etnis Tionghoa merayakan pesta secara terbatas.
Etnis Tionghoa diperbolehkan untuk merayakan pesta agama dan adat istiadat tetapi dalam suasana tertutup, hanya di lingkungan keluarga saja.
Hal itu kembali diutarakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam program Kongko Show Live dari Rumah Komunitas TV, Sabtu (6/2/2021) malam.
Pria yang kerap disapa Gus Ami tersebut mengatakan, sejak zaman Orba, perayaan Imlek terasa seperti hilang ditelan kebijakan pemerintah.
"Ketika zaman Orde Baru dengan berbagai latar belakang, dan dengan pertimbangan Pak Harto sebagai presiden atas nama stabilitas, atas nama macam-macam, konflik politik seterusnya, seluruh tradisi dan budaya Tionghoa dilarang. Termasuk pelarangan Imlek. Bahkan yang sifatnya tradisi-tradisi, hiburan pun dilarang pada waktu itu," ungkap Gus Ami, dikutip Hops.id -- Jaringan Suara.com dari media online milik Nahdlatul Ulama.
Namun, seusai Gus Dur dilantik menjadi Presiden Keempat menggantikan BJ Habibie, konsep kebhinekaan dan pluralisme semakin berkembang. Sebab dia memperkenalkan konsep kebangsaan non-rasial.
Gus Dur menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang menggeser kebijakan sebelumnya yakni Inpres No. 14/1967.
Hal itu didukung oleh keluarga besar NU, termasuk para Nahdliyin dan PKB yang sepakat dengan komitmen Gus Dur menghapuskan diskriminasi berkedok SARA.
Baca Juga: Sambut Imlek, MTA Hadirkan Dekorasi Lampion yang Instagramable
"Ketika Gus Dur dilantik menjadi presiden, komitmen Gus Dur, PKB, dan seluruh keluarga besar NU juga adalah bahwa tidak ada lagi diskriminasi kepada siapapun. Maka Keppres (inpres) yang mengatur dan melarang itu dihapus langsung," kata Gus Ami.
Kendati memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila, ternyata kebijakan Gus Dur ditentang berbagai orang. Bahkan, Gus Dur disebut-sebut sempat difitnah oleh kelompok tertentu.
Akibatnya, partai naungan Gus Dur yakni PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sempat mengalami penurunan suara secara drastis di Jawa Barat.
Namun, Gus Ami mengaku tetap bersyukur lantaran kebijakan sebagaimana ditetapkan Gus Dur tepat dan benar.
"Alhamdulillah kita terus berjuang. Sekarang semua mengakui bahwa apa yang dilakukan Gus Dur adalah benar, dan menyaksikan Indonesia menjadi sangat berbhineka dan sangat plural. Dan meski berbeda-beda tradisi dan budaya, semuanya tetap bersatu," tandas Gus Ami.
Gus Dur sendiri diketahui mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kebebasan kelompok Tionghoa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Rocky Gerung 'Semprot' Program MBG: Bukan Generasi Emas, Malah Jadi 'Racun' yang Meneror Sekolah
-
Periksa Saksi dari Asosiasi Travel Haji, KPK Temukan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji
-
Keracunan Massal MBG, FSGI: Itu Kesalahan Badan Negara, Korban Berhak Tuntut Ganti Rugi
-
Detik-detik Ibu Muda di Cipete Bikin Geger: Mules Keluar Bayi, Refleks, Dibuang ke Saluran Air
-
Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono, Nasib Kubu Agus Suparmanto di Ujung Tanduk?
-
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN, Kini Kementerian Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
-
Kepala BGN Akui Risiko di Program Makan Bergizi Gratis: Regulasi Lemah Hingga Konflik Kepentingan
-
Borok Baru Terkuak, KPK Endus Kuota Petugas Haji 2024 Juga Jadi Bancakan
-
Suara Netizen Lebih Kuat: Densu Batal Tayangkan Podcast Nurul Sahara Usai Ditolak Warganet
-
Fakta-fakta Kebakaran Hunian Pekerja IKN, Ratusan Orang Terdampak