Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksinasi Covid-19 di sektor pelayanan publik akan dimulai pekan depan. Ini dikarenakan pelayanan publik kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.
Jokowi mengatakan vaksinasi diprioritaskan kepada masyarakat yang mobilitasnya tinggi, termasuk pedagang di pasar. Kekinian vaksinasi sudah mulai diberikan kepada tenaga kesehatan pada 13 Januari 2021 lalu.
"Masyarakat mungkin bisa dilakukan (vaksinasi) untuk yang interaksinya tinggi. Mobilitasnya tinggi harus di dahulukan misalnya pasar," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Vaksinasi kata Jokowi, juga harus diprioritaskan kepada masyakarat di sektor jasa yang padat interaksinya. Pasalnya ia menginginkan vaksinasi diberikan bukan kepada orang per orang, melainkan di tingkat klaster.
"Yang interaksinya tinggi segera lakukan, bukan orang perorangan karena kita ingin melakukan vaksinasi untuk claster memagari, sehingga tercapai kekebalan comunal, tercapai herd immunity," ucap dia.
Ia menyebut pekerja yang ada di pusat perbelanjaan juga harus diprioritaskan untuk diberikan vaksinasi. Ini dikarenakan mereka hampir seyiap harinya berinteraksi dengan banyak orang.
"Atau misalnya di kota ada mal, ya sudah para karyawan di mal langsung (divaksin). Karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat, sehingga sekali lagi perencanaan secara detil ini dimulai dipetakan," tutur Kepala Negara
Jokowi kemdian minta pada Kepala Daerah untuk melakukan perencanaan dan pemetaan vaksinasi dengan detil. Prioritas vaksin juga diutamakan warga yang lanjut usia (lansia).
"Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemerintah pusat tengah berusaha keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai negara.
Pemerintah kata Jokowi, harus bergerak cepat untuk mendapatkan vaksin, karena selain produsennya terbatas, vaksin menjadi rebutan di 215 negara.
"Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasi ya kira-kira 42 negara, yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen pada 426 juta," ucap dia.
"Alhamdulillah karena sejak awal Agustus kita sudah mulai berdekatan dengan produsen kerja vaksin. Bukan barang yang mudah ni rebutan semua negara rebutan vaksin. Oleh sebab itu vaksinasi harus tepat sasaran tepat target betul jangan sampai meleset," sambungnya.
Tak hanya, Jokowi juga meminta pemerintah daerah dan kota mempersiapkan tenaga vaksinator dan manajemen vaksinasi dengan baik.
Ia ingin vaksinasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, namun dilakukan secara massal.
Tag
Berita Terkait
-
CDC Imbau Pakai Dua Masker, Efektif Tangkal Virus Corona Covid-19
-
Ajak TNI-Polri Perang Lawan Covid-19, Menkes: Bunuhnya Pakai Suntik
-
Jokowi: Kita Harus Bekerja Lebih Detail Lagi, Lockdown Skala Mikro
-
Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
-
Bantah Hapus Program Jokowi, Pemprov DKI: Normalisasi Sungai Masih Berjalan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional