Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksinasi Covid-19 di sektor pelayanan publik akan dimulai pekan depan. Ini dikarenakan pelayanan publik kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.
Jokowi mengatakan vaksinasi diprioritaskan kepada masyarakat yang mobilitasnya tinggi, termasuk pedagang di pasar. Kekinian vaksinasi sudah mulai diberikan kepada tenaga kesehatan pada 13 Januari 2021 lalu.
"Masyarakat mungkin bisa dilakukan (vaksinasi) untuk yang interaksinya tinggi. Mobilitasnya tinggi harus di dahulukan misalnya pasar," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Vaksinasi kata Jokowi, juga harus diprioritaskan kepada masyakarat di sektor jasa yang padat interaksinya. Pasalnya ia menginginkan vaksinasi diberikan bukan kepada orang per orang, melainkan di tingkat klaster.
"Yang interaksinya tinggi segera lakukan, bukan orang perorangan karena kita ingin melakukan vaksinasi untuk claster memagari, sehingga tercapai kekebalan comunal, tercapai herd immunity," ucap dia.
Ia menyebut pekerja yang ada di pusat perbelanjaan juga harus diprioritaskan untuk diberikan vaksinasi. Ini dikarenakan mereka hampir seyiap harinya berinteraksi dengan banyak orang.
"Atau misalnya di kota ada mal, ya sudah para karyawan di mal langsung (divaksin). Karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat, sehingga sekali lagi perencanaan secara detil ini dimulai dipetakan," tutur Kepala Negara
Jokowi kemdian minta pada Kepala Daerah untuk melakukan perencanaan dan pemetaan vaksinasi dengan detil. Prioritas vaksin juga diutamakan warga yang lanjut usia (lansia).
"Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemerintah pusat tengah berusaha keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai negara.
Pemerintah kata Jokowi, harus bergerak cepat untuk mendapatkan vaksin, karena selain produsennya terbatas, vaksin menjadi rebutan di 215 negara.
"Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasi ya kira-kira 42 negara, yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen pada 426 juta," ucap dia.
"Alhamdulillah karena sejak awal Agustus kita sudah mulai berdekatan dengan produsen kerja vaksin. Bukan barang yang mudah ni rebutan semua negara rebutan vaksin. Oleh sebab itu vaksinasi harus tepat sasaran tepat target betul jangan sampai meleset," sambungnya.
Tak hanya, Jokowi juga meminta pemerintah daerah dan kota mempersiapkan tenaga vaksinator dan manajemen vaksinasi dengan baik.
Ia ingin vaksinasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, namun dilakukan secara massal.
Tag
Berita Terkait
-
CDC Imbau Pakai Dua Masker, Efektif Tangkal Virus Corona Covid-19
-
Ajak TNI-Polri Perang Lawan Covid-19, Menkes: Bunuhnya Pakai Suntik
-
Jokowi: Kita Harus Bekerja Lebih Detail Lagi, Lockdown Skala Mikro
-
Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
-
Bantah Hapus Program Jokowi, Pemprov DKI: Normalisasi Sungai Masih Berjalan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
Red Notice Masih Dikaji, Riza Chalid dan Jurist Tan Belum Tercatat jadi Buronan Interpol?
-
Imbas Pemotongan Dana Transfer dari Pusat, Pramono Pangkas Kuota Rekrutmen PJLP hingga PPSU
-
Pria Diduga ODGJ Mengamuk di Cilandak, Empat Warga dan RT Jadi Korban Penusukan
-
Demokrat Klarifikasi Video SBY Tak Salami Kapolri di HUT TNI: Sudah Lama Bercengkerama di...
-
KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri, Usai Disorot Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
-
Firdaus Oiwobo Ngamuk, Status Tersangka Dibongkar Hotman Paris, Minta Polisi Gelar Perkara Khusus
-
Pejabat Teras Kemenaker Terseret Kasus Pemerasan, KPK Panggil Kabiro Humas Sunardi Sinaga
-
DJ Panda Terancam Penjara! Kasus Ancaman Erika Carlina Naik Penyidikan, Janin dalam Bahaya?
-
Dewan Pers Bongkar Strategi Bisnis Media Lokal yang Dijamin Sukses di Local Media Summit 2025
-
APBD DKI Dipangkas Rp15 T, Gubernur Pramono: Tunjangan PNS dan PPPK Aman, Tapi...