Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro perlu dilakukan jika ditemukan ada masarakat di wilayahnya yang terpapar Covid-19.
"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala Desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Sehingga kata Jokowi, jika terdapat satu orang yang terpapar Covid-18, di sebuah RT, tidak perlu melakukan lockdown di seluruh kota. Ia juga tak ingin, lockdown diberlakukan seluruh kota, jika hanya satu kelurahan yang terpapar Covid-19.
"Jangan sampai, yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya 1 kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota untuk apa ? Yang sering kita keliru di sini," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dua minggu lalu sudah ia sampaikan perlunya PPKM berkala mikro atau micro lockdown di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Seingga pembatasan kegiatan masyakarat, tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi
"Dua minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro, mikro Lockdown, ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lakukan adalah dalam skala skala Kelurahan RW, RT," tutur Jokowi.
Karenanya, Kepala Negara meminta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara rinci.
"Wali kota wakil walikota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 ini secara detil, ngerti betul dimana barang itu ada, sampai di tingkat Kelurahan RW atau RT.
Baca Juga: 212 RT di Kota Cimahi Masuk Zona Kuning Covid-19
Sebab kata Jokowi, kebijakan pembatasan masyakarat tidak bisa dilakukan seperti negara lain
Berkaca dari negara, perekonomian jatuh karena melakukan lockdown satu negara, satu provinsi dan satu kota.
"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain lockdown seluruh negara, lockdown 1 provinsi 1 kota, perekonomian jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," tutur Jokowi.
Kata Jokowi, kepala daerah juga harus memberikan perhatian serius baik dari sisi pengobatan, penyediaan bed rumah sakit dan kesiapan tenaga media. Ia juga meminta kepala daerah untuk tidak ragu meminta bantuan kepada pemerintah pusat TNI dan Polri terkait penanganan Covid-19.
"Tentu saja treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian yang serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan penyediaan bed Rumah Sakit, kesiapsiagaan tenaga medis harus selalu dicek selalu dimonitor dan jangan ragu untuk kalau memang dirasa kurang jangan ragu untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri," katanya.
Berita Terkait
-
Gibran hingga Dito Ariotedjo! Daftar Pejabat, Menteri dan Jenderal di Lingkaran Bisnis Raffi Ahmad
-
Rentetan Tembakan Mencekam Paksa Gedung Putih Lockdown Total
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN