Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro perlu dilakukan jika ditemukan ada masarakat di wilayahnya yang terpapar Covid-19.
"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala Desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Sehingga kata Jokowi, jika terdapat satu orang yang terpapar Covid-18, di sebuah RT, tidak perlu melakukan lockdown di seluruh kota. Ia juga tak ingin, lockdown diberlakukan seluruh kota, jika hanya satu kelurahan yang terpapar Covid-19.
"Jangan sampai, yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya 1 kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota untuk apa ? Yang sering kita keliru di sini," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dua minggu lalu sudah ia sampaikan perlunya PPKM berkala mikro atau micro lockdown di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Seingga pembatasan kegiatan masyakarat, tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi
"Dua minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro, mikro Lockdown, ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lakukan adalah dalam skala skala Kelurahan RW, RT," tutur Jokowi.
Karenanya, Kepala Negara meminta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara rinci.
"Wali kota wakil walikota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 ini secara detil, ngerti betul dimana barang itu ada, sampai di tingkat Kelurahan RW atau RT.
Baca Juga: 212 RT di Kota Cimahi Masuk Zona Kuning Covid-19
Sebab kata Jokowi, kebijakan pembatasan masyakarat tidak bisa dilakukan seperti negara lain
Berkaca dari negara, perekonomian jatuh karena melakukan lockdown satu negara, satu provinsi dan satu kota.
"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain lockdown seluruh negara, lockdown 1 provinsi 1 kota, perekonomian jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," tutur Jokowi.
Kata Jokowi, kepala daerah juga harus memberikan perhatian serius baik dari sisi pengobatan, penyediaan bed rumah sakit dan kesiapan tenaga media. Ia juga meminta kepala daerah untuk tidak ragu meminta bantuan kepada pemerintah pusat TNI dan Polri terkait penanganan Covid-19.
"Tentu saja treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian yang serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan penyediaan bed Rumah Sakit, kesiapsiagaan tenaga medis harus selalu dicek selalu dimonitor dan jangan ragu untuk kalau memang dirasa kurang jangan ragu untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri," katanya.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Police Story: Lockdown Malam Ini: Aksi Jackie Chan yang Penuh Ketegangan dan Balas Dendam
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau