Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro perlu dilakukan jika ditemukan ada masarakat di wilayahnya yang terpapar Covid-19.
"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala Desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Sehingga kata Jokowi, jika terdapat satu orang yang terpapar Covid-18, di sebuah RT, tidak perlu melakukan lockdown di seluruh kota. Ia juga tak ingin, lockdown diberlakukan seluruh kota, jika hanya satu kelurahan yang terpapar Covid-19.
"Jangan sampai, yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya 1 kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota untuk apa ? Yang sering kita keliru di sini," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dua minggu lalu sudah ia sampaikan perlunya PPKM berkala mikro atau micro lockdown di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Seingga pembatasan kegiatan masyakarat, tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi
"Dua minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro, mikro Lockdown, ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lakukan adalah dalam skala skala Kelurahan RW, RT," tutur Jokowi.
Karenanya, Kepala Negara meminta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 secara rinci.
"Wali kota wakil walikota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran covid-19 ini secara detil, ngerti betul dimana barang itu ada, sampai di tingkat Kelurahan RW atau RT.
Baca Juga: 212 RT di Kota Cimahi Masuk Zona Kuning Covid-19
Sebab kata Jokowi, kebijakan pembatasan masyakarat tidak bisa dilakukan seperti negara lain
Berkaca dari negara, perekonomian jatuh karena melakukan lockdown satu negara, satu provinsi dan satu kota.
"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain lockdown seluruh negara, lockdown 1 provinsi 1 kota, perekonomian jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," tutur Jokowi.
Kata Jokowi, kepala daerah juga harus memberikan perhatian serius baik dari sisi pengobatan, penyediaan bed rumah sakit dan kesiapan tenaga media. Ia juga meminta kepala daerah untuk tidak ragu meminta bantuan kepada pemerintah pusat TNI dan Polri terkait penanganan Covid-19.
"Tentu saja treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian yang serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan penyediaan bed Rumah Sakit, kesiapsiagaan tenaga medis harus selalu dicek selalu dimonitor dan jangan ragu untuk kalau memang dirasa kurang jangan ragu untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, TNI maupun Polri," katanya.
Berita Terkait
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Police Story: Lockdown Malam Ini: Aksi Jackie Chan yang Penuh Ketegangan dan Balas Dendam
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta
-
AAKI Bahas WFH ASN, Solusi Efisiensi di Tengah Krisis Energi Global
-
Bantah KPK, Pengacara Ono Surono: Penyidik yang Paksa Matikan CCTV, Lalu Sita Uang Arisan!
-
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Ini
-
Masjid Al-Aqsa Ditutup Total 34 Hari, Zionis Israel Nekat Pakai Dalih Perang Iran demi Keamanan
-
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Bantah Minta Kompensasi Rp3,3 M ke Marinir
-
KPK dan Kortas Tipidkor Polri Gelar Pertemuan Tertutup, Koordinasi Penanganan Kasus Baru!
-
63 Persen TPA Masih Open Dumping, Indonesia Darurat Sampah Meski Sudah Dilarang Sejak 2008
-
Jaksa Wira Bantah Intimidasi Amsal Sitepu Pakai Kue Brownies: Itu Murni Kemanusiaan
-
Akhir Pelarian Penyiram Air Keras di Bekasi: Pelaku Ditangkap, Polisi Gelar Ekspose Besok