Suara.com - Setelah melewati proses yang cukup lama, Meghan Markle akhirnya menang gugatan melawan tabloid Inggris yang mempublikasikan surat pribadinya pada sang ayah, Thomas Markle.
Menyadur People Jumat (12/02), istri Pangeran Harry itu menggugat Associated Newspapers karena menyebarkan isi surat yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya dan keluarga Kerajaan Inggris.
Surat tersebut ditulis pada Mei 2018 atau beberapa bulan setelah resmi menjadi anggota kerajaan.
Meghan Markle meminta pada ayahnya agar berhenti memberikan pernyataan tak berdasar dalam wawancara dengan tabloid tersebut. Banyak informasi palsu yang diucapkan ayahnya dan itu menghancurkan kehidupan Meghan Markle.
Hakim Pengadilan Tinggi Inggris, Mark Warby setuju bahwa surat itu sangat pribadi sehingga masuk akal bagi Meghan untuk berekspektasi bahwa surat itu seharusnya dirahasiakan.
Hakim Warby juga memutuskan bahwa Mail melanggar hak cipta dan hanya menyisakan pertanyaan apakah Meghan Markle adalah satu-satunya pemilik hak cipta atau mungkin menjadi rekan penulisan karena ada dugaan keterlibatan orang lain dalam pengeditan surat.
Ini juga menjadi poin yang paling ditekan oleh Mail, tapi itu hanya digambarkan hakim sebagai 'hal yang samar antara tidak mungkin dan tidak nyaman'.
Warby mengatakan sidang untuk memutuskan masalah ini akan berlangsung pada 2 Maret dan pertanyaan hak cipta mungkin hanya akan berdampak pada ukuran uang ganti rugi yang akan diterima Meghan.
Bagian ketiga dari kasus ini, yang menangani dugaan pelanggaran privasi data, belum ditangani. Dalam pernyataan tertulisnya, Meghan Markle mengucapkan terima kasih pada pengadilan.
Baca Juga: Meghan Markle Tengah Pertimbangkan Rilis Buku, Mau Bikin Istana Kepanasan?
"Taktik ini (dan taktik dari publikasi saudara mereka MailOnline dan Daily Mail) bukanlah hal baru; sebenarnya, mereka telah berlangsung terlalu lama tanpa konsekuensi," tambah Meghan.
"Bagi mereka, ini adalah permainan. Bagi saya dan banyak orang lainnya, ini adalah kehidupan nyata, hubungan nyata dan kesedihan yang sangat nyata. Kerusakan yang mereka ltinggalkan sangat dalam."
"Kita semua rugi ketika informasi yang salah lebih menjual lebih dari kebenaran, ketika eksploitasi moral lebih menjual dari kesopanan," jelasnya sembari menyebut perusahaan membuat model bisnis yang salah karena mendapat keuntungan dari penderitaan orang lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah