Suara.com - Setelah melewati proses yang cukup lama, Meghan Markle akhirnya menang gugatan melawan tabloid Inggris yang mempublikasikan surat pribadinya pada sang ayah, Thomas Markle.
Menyadur People Jumat (12/02), istri Pangeran Harry itu menggugat Associated Newspapers karena menyebarkan isi surat yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya dan keluarga Kerajaan Inggris.
Surat tersebut ditulis pada Mei 2018 atau beberapa bulan setelah resmi menjadi anggota kerajaan.
Meghan Markle meminta pada ayahnya agar berhenti memberikan pernyataan tak berdasar dalam wawancara dengan tabloid tersebut. Banyak informasi palsu yang diucapkan ayahnya dan itu menghancurkan kehidupan Meghan Markle.
Hakim Pengadilan Tinggi Inggris, Mark Warby setuju bahwa surat itu sangat pribadi sehingga masuk akal bagi Meghan untuk berekspektasi bahwa surat itu seharusnya dirahasiakan.
Hakim Warby juga memutuskan bahwa Mail melanggar hak cipta dan hanya menyisakan pertanyaan apakah Meghan Markle adalah satu-satunya pemilik hak cipta atau mungkin menjadi rekan penulisan karena ada dugaan keterlibatan orang lain dalam pengeditan surat.
Ini juga menjadi poin yang paling ditekan oleh Mail, tapi itu hanya digambarkan hakim sebagai 'hal yang samar antara tidak mungkin dan tidak nyaman'.
Warby mengatakan sidang untuk memutuskan masalah ini akan berlangsung pada 2 Maret dan pertanyaan hak cipta mungkin hanya akan berdampak pada ukuran uang ganti rugi yang akan diterima Meghan.
Bagian ketiga dari kasus ini, yang menangani dugaan pelanggaran privasi data, belum ditangani. Dalam pernyataan tertulisnya, Meghan Markle mengucapkan terima kasih pada pengadilan.
Baca Juga: Meghan Markle Tengah Pertimbangkan Rilis Buku, Mau Bikin Istana Kepanasan?
"Taktik ini (dan taktik dari publikasi saudara mereka MailOnline dan Daily Mail) bukanlah hal baru; sebenarnya, mereka telah berlangsung terlalu lama tanpa konsekuensi," tambah Meghan.
"Bagi mereka, ini adalah permainan. Bagi saya dan banyak orang lainnya, ini adalah kehidupan nyata, hubungan nyata dan kesedihan yang sangat nyata. Kerusakan yang mereka ltinggalkan sangat dalam."
"Kita semua rugi ketika informasi yang salah lebih menjual lebih dari kebenaran, ketika eksploitasi moral lebih menjual dari kesopanan," jelasnya sembari menyebut perusahaan membuat model bisnis yang salah karena mendapat keuntungan dari penderitaan orang lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Xi Jinping Ancam Donald Trump Perang Terbuka Jika AS Terus Ikut Campur Urusan Taiwan.
-
Asep Edi Suheri Naik Pangkat Komjen, Kapolda Metro Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang Tiga!
-
Warisan Mao Zedong! Fakta Great Hall of the People yang Jadi Lokasi Pertemuan Trump-Xi
-
Daftar Pengadaan Mewah di Sekolah Rakyat: Sepatu sampai Bingkai Foto Prabowo Bernilai Miliaran
-
Apa Itu Thucydides Trap? Konsep Geopolitik yang Bikin Trump Terdiam di Depan Xi Jinping
-
Bohong atau Fakta? Klaim Netanyahu Kunjungi UEA Secara Rahasia Picu Kehebohan Ini di Tengah Perang
-
Mensos Nonaktifkan 2 Pejabat Terkait Dugaan Maladministrasi Pengadaan Sekolah Rakyat
-
Xi Jinping Blak-blakan Soal Ancaman Perang AS-China Trump Diam 1000 Bahasa
-
Amerika Siap-siap Macet Parah di Piala Dunia 2026 karena Ini
-
Tak Cukup Minta Maaf usai Merokok dan Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Harus Diberi Sanksi