Tak Cukup Minta Maaf usai Merokok dan Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Harus Diberi Sanksi

Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Ridho Al-Hamdi, menyoroti perilaku anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri Assidiqi, usai viral bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat.

Ia menilai tindakan tersebut sangat jauh dari profil wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

"Ya tentunya sebagai wakil rakyat harus mencerminkan sikap-sikap yang teladan, tidak seharusnya berbuat demikian," tegas Ridho kepada Suara.com, Kamis (14/5/2026).

Menurut Ridho, kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan anggota dewan sebenarnya menjadi cerminan dari kualitas demokrasi elektoral selama ini.

Terlebih belum mampunya menyaring calon pemimpin berdasarkan aspek integritas dan keteladanan.

Apalagi fenomena serupa, tidak hanya terjadi di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat. Mulai dari tidur saat rapat, bermain gim, hingga bahkan membuka konten pornografi.

"Nah, sehingga ini sebenarnya cermin dari pemilu kita yang tidak ada syarat atau istilahnya keteladanan lah di dalam publik, ya akhirnya menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang seperti ini ya. Tidak hanya di tingkat daerah, di tingkat pusat pun demikian," ujarnya.

Ia menilai permintaan maaf secara personal dari anggota dewan yang bersangkutan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Tetap harus ada sanksi etik yang tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ia mendorong Badan Kehormatan DPRD maupun pimpinan DPRD untuk menjatuhkan hukuman. Mulai dari teguran keras hingga pemberhentian sementara.

Baca Juga: Achmad Syahri Assidiqi dari Partai Mana? Anggota DPRD Jember Main Game dan Merokok saat Rapat

"Ya (harus) ada sanksi etika, apakah seandainya disanksi 6 bulan, disanksi 3 bulan, kemudian gajinya tidak dicairkan dan segala macam itu harus ada, karena kalau tidak ada ya hanya sekadar minta maaf, ya pasti akan mengulangi lagi," tuturnya.

Selain lembaga DPRD, Ridho bilang partai politik pun perlu turun tangan memberikan sanksi kepada kadernya yang melakukan pelanggaran etik.

Menurutnya, langkah itu justru dapat memperbaiki citra partai di mata publik.

"Pertama (sanksi) dari DPRD, kedua bisa juga sebenarnya dari partai ya agar partai juga mendapatkan citra positif. Oh ini kadernya yang berbuat demikian harus kena sanksi," kata dia.

Ditambahkan Ridho, perilaku anggota DPRD yang buruk akan semakin memperparah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan parlemen.

"Dengan perilaku anggota DPRD yang demikian itu, itu semakin memperburuk citra partai politik, semakin memperburuk citra parlemen yang ya pada akhirnya semakin membuat masyarakat muak aja dengan perilaku-perilaku mereka yang begitu," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menilai tekanan publik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga media massa sangat penting untuk mengawasi perilaku para wakil rakyat.

Menurutnya, sorotan publik menjadi pengingat bahwa anggota DPRD tidak hanya duduk nyaman di kursi parlemen, tetapi juga terus diawasi oleh masyarakat.

"Mereka-mereka itu yang di DPRD ya harus mawas diri. Mereka tidak hanya duduk santai tapi mereka diawasi, disoroti perilaku dan pernyataan-pernyataannya," pungkasnya.