Suara.com - Kementerian Kesehatan akan memeriksa kondisi kesehatan pedagang sehari sebelum melakukan vaksinasi massal seluruh pasar di Indonesia.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan proses skrining ini ditujukan untuk mengantisipasi kepadatan lokasi vaksinasi di pasar.
"Sebelum datang ke tempat vaksinasi itu mereka skrining, lalu sudah dibekali dengan kupon, dan dia tau kapan dan datang jam berapa besoknya. Skrining ini akan mengurangi data yang tunda, jadi yang datang itu sudah siap divaksin," kata Maxi dalam jumpa pers virtual KPCPEN, Rabu (17/2/2021).
Nantinya pedagang akan melalui sejumlah proses pemeriksaan mulai cek suhu badan tidak boleh melebihi 37,5 derajat Celcius, tekanan darah maksimal 180/110 mmHg.
Pengecekan tekanan darah akan dilakukan ulang oleh petugas lima hingga 10 menit kemudian, jika masih tinggi vaksinasi terpaksa ditunda hingga kondisinya terkontrol atau kurang dari 180/110 mmHg.
"Kalau memang ada seperti itu kita suruh berobat dulu, nanti kalau sudah terkontrol datang lagi sudah gapapa," jelasnya.
Sejauh ini Kemenkes sendiri sudah mendata ada 4.014.252 pedagang pasar seluruh Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang ditargetkan rampung bulan Mei 2021.
Diketahui, pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 tahap kedua dengan sasaran kelompok lansia dan pelayanan publik pada Rabu (17/2/2021) hingga bulan Mei mendatang.
Jumlah sasaran vaksinasi tahap kedua ini sebanyak 38.513.446 orang yang terdiri dari 21 juta orang lanjut usia di atas 60 tahun dan 17 juta kelompok profesi.
Baca Juga: RD Kongo Mulai Kampanye Vaksinasi Massal Ebola setelah Ditemukan Kasus Baru
Mereka yang termasuk dalam kelompok profesi antara lain pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, ASN, keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas pariwisata, hotel, restoran), pelayan publik (damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, Kepala atau perangkat desa), pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan atau pekerja media.
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan 181.554.465 atau 70 persen warga Indonesia sudah divaksin dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim