Suara.com - Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata lokal di seluruh dunia agar mereka yang rentan dan tinggal di zona konflik dapat divaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Rab dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB yang berlangsung Rabu (17/2/2021) kemarin.
Menlu Raab memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB dan mendesak anggota untuk bersatu dan menyetujui resolusi yang dirundingkan yaitu gencatan senjata agar program vaksinasi bisa berjalan di zona konflik.
Raab juga menyerukan dukungannya untuk akses yang adil terhadap vaksin sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan dapat terlindungi dari virus Corona.
“Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia”, ujar Raab dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.
Lebih dari 160 juta orang kata Raab, berisiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi virus Corona karena ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Ethiopia.
Lebih lanjut, menurutnya cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan virus corona.
“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk mudahkan vaksinasi Covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini”, tambahnya.
Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste Owen Jenkins mengatakan tidak ada seorangpun yang aman dari virus.
“Kami harus memastikan vaksin bisa menjangkau semua orang pada waktu yang tepat, sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini. Inggris hari ini memulai proses untuk mengamankan konsensus internasional tentang perlunya menjangkau semua orang - termasuk pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik”.
Baca Juga: Diadang Badai, Perjuangan Vaksinasi Nakes di Pulau Terluar Lampung
Owen menambahkan COVAX adalah cara untuk mencapainya - Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX. Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Kami siap bekerja untuk menyelesaikan ini”, kata Owen.
Inggris telah memimpin tanggapan internasional terhadap pandemi, menggunakan pengaruh diplomatikn dan keahlianya untuk membantu mengembangkan dan mendistribusikan vaksin, mendukung ekonomi global, dan mendorong kolaborasi internasional. Akses global yang adil terhadap vaksin virus corona adalah kunci untuk menghilangkan ancaman virus di Inggris maupun di luar negeri. Di dunia yang saling terhubung saat ini, satu-satunya cara untuk terlindungi dari Covid-19 adalah dengan menyediakan vaksinasi untuk semua orang.
Gencatan senjata sementara akan memungkinkan badan amal dan petugas kesehatan untuk memvaksinasi mereka yang tinggal di zona konflik secara aman.
Selain itu Inggris juga mendorong pendanaan yang lebih banyak lagi dari badan-badan dunia seperti PBB, WHO dan Komitmen Pasar Lanjutan COVAX (AMC), yang akan mendistribusikan 1,3 miliar dosis vaksin virus corona ke negara-negara berkembang tahun ini, termasuk Indonesia.
Inggris adalah salah satu donor terbesar untuk COVAX AMC, menyediakan £ 548 juta untuk skema yang diluncurkan pada KTT Vaksin Global yang diselenggarakan di Inggris pada bulan Juni 2020. Selain itu, Inggris telah menggunakan dana pendamping untuk membantu mengumpulkan $ 1 miliar dari donor lain untuk COVAX AMC.
Pada pertemuan DK PBB, Menteri Luar Negeri Inggris juga menggarisbawahi pentingnya menyetujui kerjasama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang demi memastikan akses yang adil, seperti penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang kompleks.
Menlu mendorong perlindungan berkelanjutan bagi petugas kemanusiaan dan kesehatan di zona konflik untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya.
Komunitas internasional juga harus diizinkan untuk memantau kemajuan pemberian vaksinasi dan seberapa baik orang dilindungi dari kekerasan selama proses. Raab meminta pemerintah di seluruh dunia untuk tidak melupakan siapapun saat mereka meluncurkan program vaksinasi, sehingga kelompok rentan seperti pengungsi dan orang yang tinggal di zona konflik dapat divaksinasi.
Inggris menggunakan kepemimpinannya di Dewan Keamanan bulan ini untuk mendorong kemajuan lebih lanjut pada akses global terhadap vaksin, dan Perdana Menteri Inggris akan menjelaskan detil lebih lanjut pada pertemuan virtual para pemimpin G7 hari Jumat, seiring dengan usaha Inggris membangun kembali kehidupan yang lebih baik lagi.
Berita Terkait
-
18 Ribu Guru Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Bekasi
-
Diadang Badai, Perjuangan Vaksinasi Nakes di Pulau Terluar Lampung
-
Studi: Sistem Kekebalan Tubuh Anak Lebih Cepat Menyerang Virus Corona
-
Kejar Target 17 Agustus Bebas Covid-19, Satgas Minta Warga Mau Divaksin
-
Studi: Miliki Suhu Demam Beda, Delirium Jadi Gejala Utama Covid-19 Lansia
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan