Mudahkan Vaksinasi Covid di Zona Konflik, Inggris Serukan Gencatan Senjata

Suara.com - Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata lokal di seluruh dunia agar mereka yang rentan dan tinggal di zona konflik dapat divaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Rab dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB yang berlangsung Rabu (17/2/2021) kemarin.

Menlu Raab memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB dan mendesak anggota untuk bersatu dan menyetujui resolusi yang dirundingkan yaitu gencatan senjata agar program vaksinasi bisa berjalan di zona konflik.

Raab juga menyerukan dukungannya untuk akses yang adil terhadap vaksin sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan dapat terlindungi dari virus Corona.

“Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia”, ujar Raab dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.

Lebih dari 160 juta orang kata Raab, berisiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi virus Corona karena ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Ethiopia.

Lebih lanjut, menurutnya cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan virus corona.

“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk mudahkan vaksinasi Covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini”, tambahnya.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste Owen Jenkins mengatakan tidak ada seorangpun yang aman dari virus.

“Kami harus memastikan vaksin bisa menjangkau semua orang pada waktu yang tepat, sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini. Inggris hari ini memulai proses untuk mengamankan konsensus internasional tentang perlunya menjangkau semua orang - termasuk pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik”.

Baca Juga: Diadang Badai, Perjuangan Vaksinasi Nakes di Pulau Terluar Lampung

Owen menambahkan COVAX adalah cara untuk mencapainya - Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX. Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Kami siap bekerja untuk menyelesaikan ini”, kata Owen.

Inggris telah memimpin tanggapan internasional terhadap pandemi, menggunakan pengaruh diplomatikn dan keahlianya untuk membantu mengembangkan dan mendistribusikan vaksin, mendukung ekonomi global, dan mendorong kolaborasi internasional. Akses global yang adil terhadap vaksin virus corona adalah kunci untuk menghilangkan ancaman virus di Inggris maupun di luar negeri. Di dunia yang saling terhubung saat ini, satu-satunya cara untuk terlindungi dari Covid-19 adalah dengan menyediakan vaksinasi untuk semua orang.

Gencatan senjata sementara akan memungkinkan badan amal dan petugas kesehatan untuk memvaksinasi mereka yang tinggal di zona konflik secara aman.

Selain itu Inggris juga mendorong pendanaan yang lebih banyak lagi dari badan-badan dunia seperti PBB, WHO dan Komitmen Pasar Lanjutan COVAX (AMC), yang akan mendistribusikan 1,3 miliar dosis vaksin virus corona ke negara-negara berkembang tahun ini, termasuk Indonesia.

Inggris adalah salah satu donor terbesar untuk COVAX AMC, menyediakan £ 548 juta untuk skema yang diluncurkan pada KTT Vaksin Global yang diselenggarakan di Inggris pada bulan Juni 2020. Selain itu, Inggris telah menggunakan dana pendamping untuk membantu mengumpulkan $ 1 miliar dari donor lain untuk COVAX AMC.

Pada pertemuan DK PBB, Menteri Luar Negeri Inggris juga menggarisbawahi pentingnya menyetujui kerjasama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang demi memastikan akses yang adil, seperti penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang kompleks.