Suara.com - Per 1 Maret 2021 nanti, pemerintah akan menerapkan DP 0 persen untuk masyarakat yang hendak membeli kendaraan bermotor baru.
Kebijakan tersebut ditanggapi oleh Rocky Gerung yang menyebut akan ada peluang munculnya masalah di balik kebijakan itu.
Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (19/2/2021), Rocky mempertanyakan maksud di balik kebijakan ini.
Menurutnya, kebijakan ini memang terkesan sangat populis dan menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun demikian, menurut Rocky kebijakan ini justru angin puyuh bagi pemerintah.
"Jadi angin surga buat rakyat, buat konsumen, tapi angin puyuh buat pemerintah sebetulnya," ujar Rocky.
"Karena kena badai covid-19, badai ekonomi, angin puyuh itu masuk ke segala macam kementerian, lalu panik, lalu dicarikan angin surga buat rakyat untuk menghadapi angin puyuh itu tuh," lanjut Rocky.
Rocky mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan proposal pemerintah DP 0 persen. Ia mengaku belum bisa menduga apakah di balik kebijakan tersebut ada maksud baik atau justru jebakan.
"Jadi kita mesti ingatkan rakyat hati-hati dengan proposal pemerintah DP 0 persen dan seterusnya," ujar Rocky.
"Saya kira kita belum bisa menduga apa ini maksud baik apa maksud jebakan?" lanjutnya.
Baca Juga: Kritik Isi Kepala Jokowi Direvisi, Rocky Gerung Mau Dilaporkan ke Polisi
Lebih lanjut Rocky menilai kebijakan DP 0 persen tersebut bukanlah kebijakan yang dilandasi ketulusan untuk membantu rakyat. Menurutnya, ada analisis politik ekonomi di balik kebijakan tersebut.
"Ini bukan kebijakan ketulusan, tapi di belakang itu adalah analisi political economy itu,"
"Jadi kita nggak mungkin membaca ini sebagai ketulusan, kalau dia ketulusan dari awal mestinya ada sinyal dari pemerintah bahwa ada kesulitan ekonomi," ujar Rocky.
Menanggapi pernyataan tersebut, beberapa warganet memberikan komentar. Sebagian besar dari mereka turut mengkritik kebijakn tersebut.
"Sebenernya kalau mau nolong rakyat jangan DP 0 semestinya bunga 0 itu baru kebijakan yang pro rakyat kecil," tulis warganet dengan akun Nurrudin Ala****.
"Hayo, harus lebih cerdas lagi, jangan tergoda dengan angka 0%, padahal jebakan lagi," tulis warganet lain dengan akun Mida Ar****.
Tag
Berita Terkait
-
Mulai Maret, Pemerintah Dorong Kredit Kendaraan Bermotor DP 0 Persen
-
Soal Hukuman Mati Eks Menteri Korupsi, Rocky: Pikiran Wamenkumham Ajaib
-
Rocky Gerung Sebut Kabinet Jokowi Banyak Intrik: Saling Ngadu dan Protes
-
Kritik Isi Kepala Jokowi Direvisi, Rocky Gerung Mau Dilaporkan ke Polisi
-
Rocky Gerung Kritik Isi Kepala Jokowi, Husin Shihab: Di Mana Moral Anda?
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo