Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ingin Indonesia malu terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Ia berharap Indonesia tak lagi menjadi bahan perbincangan saat pertemuan ASEAN Summit oleh negara-negara lain karena adanya karhutla.
"Jangan sampai kita ini malu di Asean Summit pertemuan negara-negara Asean, ada 1, 2, 3 negara yang membicarakan lagi mengenai ini," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Mantan Wali Kota Solo itu mengharapkan dalam lima tahun ke depan, tak ada lagi kejadian Karhutla.
Sebab ia malu bertemu pemimpin-pemimpin negara lain, kalau pemerintahan Indonesia tak bisa menyelesaikan permasalahan Karhutla.
"Dalam 5 tahun ini sudah enggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi, saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa. Tadi sudah disampaikan pak Menkopolhukam sudah turun 88 persen, kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," tutur dia
Lebih lanjut, kepala negara meminta langkah penegakkan hukum dilakukan tanpa kompromi.
Ia juga memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas memberikan sanksi tanpa pandang bulu kepada siapapun, baik itu kepada korporasi, perusahaan atau masyarakat agar menimbulkan efek jera.
"Saya kira Kapolri sudah tahu apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengalaman kemarin-kemarin melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang karhutla baik itu di konsesi korporasi milik korporasi perusahaan atau masyarakat," ucap Jokowi.
Baca Juga: Survei: Kerja Menhan Prabowo Subianto Memuaskan, Risma di Bawah Sandiaga
"Tapi ini sudah tahu sehingga betul-betul ada efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar kahrutla baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," sambungnya.
Berita Terkait
-
Survei: Kerja Menhan Prabowo Subianto Memuaskan, Risma di Bawah Sandiaga
-
Pejabat Baru Diminta Paham Aturan Main, Gagal Urus Karhutla Bakal Dicopot
-
Sebut Cara Paling Murah, Jokowi: 99 Persen Kebakaran Hutan Ulah Manusia
-
Jadi Tim Pengkaji, Kominfo Bakal Urus Pedoman Pelaksanaan UU ITE
-
Jokowi Pastikan Pejabat Baru Tak Bisa Tangani Karhutla Langsung Dicopot
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka