Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahdiah meragukan pelaksanaan program sumur resapan yang dibuat Gubernur Anies Baswedan. Sebab, peristiwa banjir masih saja terjadi di ibu kota.
Sejak Sabtu (20/2) sampai Minggu (21/2) malam, banjir menerjang sejumlah daerah di Jakarta. 113 RW terendam air dan lima orang menjadi korban jiwa.
Ida lantas mempertanyakan efektifitas dari sumur resapan yang dibuat dengan cara melubangi tanah itu.
"Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ujar Ida di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2).
Apalagi, kata Ida, anggaran yang akan digelontorkan untuk program sumur resapan ini mencapai Rp 400 miliar. Namun dari sumur yang sudah dibuat selama ini belum menunjukkan hasil.
Karena itu, ia menyarankan adanya evaluasi dari pembuatan drainase vertikal tersebut. Politisi PDIP itu tak ingin nantinya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu malah terbuang sia-sia.
"Sayang banget, padahal anggaran hampir Rp400 miliar besok," jelasnya.
Menanggapi Ida, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menyebut sumur resapan selama ini sudah efektif menangkal banjir. Ia mencontohkan kantor di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang sekarang ini sudah tak lagi kebanjiran.
"Sangat efektif ya, beberapa lokasi yang selama ini sering terjadi genangan, di lokasi itu karena ada sumur resapan (air) hilang lari ke sumur resapan," kata dia.
Baca Juga: Banjir Jakarta, Ahli Tata Kota: Tak Tepat Kalau Curah Hujan Jadi Alasan
Juaini mengatakan pembuatan sumur resapan selama ini terhambat karena terkendala jumlah vendor. Karena baru sedikit pihak yang mau menggarapnya, maka pengerjaannya juga jadi lambat.
"Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua, nah sekarang lagi diproses, vendornya itu ada 100," tuturnya.
Karena itu, dengan ditambahnya jumlah vendor pekerjanya, maka pembuatan sumur resapan bakal dikebut. Diharapkan sampai akhir periode Anies menjabat, target sudah tercapai.
"Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja juga banyak, sehingga program bisa cepat kami jalankan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Saat Stadion Tak Lagi Ramai, DPRD Usul Lahan Kamal Muara Disulap Jadi SMA Negeri
-
Tarif TransJakarta Mau Naik, Akankah Warga Kembali Memilih Kendaraan Pribadi?
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa
-
Ikatan Keluarga Dewan DPRD DKI Perkuat Organisasi dan Pengabdian Masyarakat
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua