Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahdiah meragukan pelaksanaan program sumur resapan yang dibuat Gubernur Anies Baswedan. Sebab, peristiwa banjir masih saja terjadi di ibu kota.
Sejak Sabtu (20/2) sampai Minggu (21/2) malam, banjir menerjang sejumlah daerah di Jakarta. 113 RW terendam air dan lima orang menjadi korban jiwa.
Ida lantas mempertanyakan efektifitas dari sumur resapan yang dibuat dengan cara melubangi tanah itu.
"Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ujar Ida di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2).
Apalagi, kata Ida, anggaran yang akan digelontorkan untuk program sumur resapan ini mencapai Rp 400 miliar. Namun dari sumur yang sudah dibuat selama ini belum menunjukkan hasil.
Karena itu, ia menyarankan adanya evaluasi dari pembuatan drainase vertikal tersebut. Politisi PDIP itu tak ingin nantinya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu malah terbuang sia-sia.
"Sayang banget, padahal anggaran hampir Rp400 miliar besok," jelasnya.
Menanggapi Ida, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menyebut sumur resapan selama ini sudah efektif menangkal banjir. Ia mencontohkan kantor di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang sekarang ini sudah tak lagi kebanjiran.
"Sangat efektif ya, beberapa lokasi yang selama ini sering terjadi genangan, di lokasi itu karena ada sumur resapan (air) hilang lari ke sumur resapan," kata dia.
Baca Juga: Banjir Jakarta, Ahli Tata Kota: Tak Tepat Kalau Curah Hujan Jadi Alasan
Juaini mengatakan pembuatan sumur resapan selama ini terhambat karena terkendala jumlah vendor. Karena baru sedikit pihak yang mau menggarapnya, maka pengerjaannya juga jadi lambat.
"Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua, nah sekarang lagi diproses, vendornya itu ada 100," tuturnya.
Karena itu, dengan ditambahnya jumlah vendor pekerjanya, maka pembuatan sumur resapan bakal dikebut. Diharapkan sampai akhir periode Anies menjabat, target sudah tercapai.
"Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja juga banyak, sehingga program bisa cepat kami jalankan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Digitalisasi Parkir untuk Hapus Pungli dan Kebocoran PAD
-
MUI DKI Mau Standarisasi Guru Ngaji, Ketua DPRD Bilang Begini
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Ada Siswa Dibully hingga Meninggal, Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel Didesak Mengundurkan Diri
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Pegawai Bandara Soetta Dalangi Penipuan Lowongan Pilot, Raup Rp1,3 Miliar dari Korban
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Dasco: DPR Kaji Putusan MK soal Anggota Polri Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
-
Kontroversial! Mahasiswa Diskorsing Usai Rencanakan Diskusi 'Soeharto Bukan Pahlawan' di Kampus