DPR Minta RS Patuhi Rekomendasi KPK, Jangan Potong Insentif Nakes

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo meminta pihak rumah sakit melaksanakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan atau nakes secara penuh, tanpa pemotongan.

Hal itu seiring dengan temuan KPK menyoal adanya manajemen rumah sakit yang memotong insentif nakes sebesar 50 sampai 70 persen.

"Apa yang sudah jadi rekomendasi dari KPK untuk nakes kita untuk insentif tinggal dijalankan saja di daerah maupun di rumah sakit. Oleh karena itu pemerintah pusat mengoordinasikan bagaimana rekomendasi itu bisa dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai," kata Rahmat kepada Suara.com, Rabu (24/2/2021).

Rahmat meminta kepada KPK untuk mendalami lebih jauh terkait temuan pemotongan insentif nakes oleh rumah sakit.

Rahmat juga tidak membantah bahwa ada potensi pemotongan insentif nakes setelah dana tersebut diberikan oleh pemerintsh pusat. Pasalnya, kata Rahmat berdasarkan klaim dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan ditegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk insentif nakes.

"Jadi artinya ya potensi-potensi inefisiensi, duplikasi anggaran maupun terkait dengan adanya pemotongan itu tentu ini ada di setelah pemerintah pusat. Apalagi ada potongan dari rumah sakit ya itu perlu didalami terjadi itu," kata Rahmat.

"Karena itu adalah mengurangi hak dari saudara kita, nakes yang jadi garda terdepan untuk ikut mengendalikan Covid-19 dan menangani pasien kita yang kaitannya dengan Covid-19," tandasnya.

Endus Pemotongan Insentif Nakes

KPK menerima informasi adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50 hingga 70 persen.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi XI DPR Kritik Penurunan Bunga Kredit Lamban

KPK pun mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes.

"Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Sejumlah permasalahan tersebut, yaitu potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT).

Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.