Suara.com - Seorang pria gay Malaysia memenangkan gugatan hukum terhadap hukum Islam yang melarang hubungan seks sesama jenis. Putusan ini dipuji sebagai "kemajuan monumental" dalam memerangi penganiayaan terhadap komunitas LGBT+.
Seorang pria Malaysia pada hari Kamis (25/02) memenangkan gugatan pengadilan terkait hukum Islam terhadap perilaku "seks yang bertentangan dengan tatanan alam."
Putusan pengadilan tersebut meningkatkan harapan atas penerimaan hak-hak kaum gay di negara yang mayoritas penduduknya muslim itu.
Pria muslim berusia 30-an, yang identitasnya dirahasiakan itu mengajukan gugatan setelah pada tahun 2018 ia ditangkap di Selangor karena dugaan melakukan hubungan seks sesama jenis.
Namun tuduhan itu dibantahnya. Pria yang mengajukan gugatan hukum itu berargumen bahwa Selangor tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan larangan Islam atas "hubungan seksual yang melanggar tatanan alam" ketika hubungan seks sesama jenis sudah menjadi kejahatan menurut hukum perdata.
Pengadilan setuju dan menyatakan bahwa kekuasaan negara untuk memberlakukan pelanggaran tersebut "tunduk pada batas konstitusional," tulis Ketua Mahkamah Agung Tengku Maimun Tuan Mat dalam putusannya.
Dewan Agama Islam Selangor, salah satu responden dalam gugatan tersebut, tidak segera menanggapi permintaan wawancara media.
"Ini hari bersejarah dan monumental bagi hak LGBT + di Malaysia," kata Numan Afifi, pendiri kelompok hak LGBT + Kampanye Pelangi, yang tidak terlibat dalam gugatan tersebut.
Numan berharap Selangor segera mencabut larangan Islam dan berharap negara-negara bagian lainnya mengikuti.
Baca Juga: Kisah Komika Kiky Saputri Pacaran dengan Penyuka Sesama Jenis
Terlepas dari putusan, pria gay Malaysia itu masih harus menghadapi hukuman 20 tahun penjara di bawah pasal 377 undang-undang era kolonial Inggris yang melarang seks sesama jenis.
"Kami ingin hidup bermartabat tanpa takut dituntut. Tentu saja pasal 377 masih ada - ini bukan akhir tetapi ini adalah permulaan," kata Numan kepada Thomson Reuters Foundation.
Hukum bagi kaum LGBT + Hubungan sesama jenis adalah ilegal di Malaysia, meski jarang terjadi pemberlakuan hukuman atas tindakan itu.
Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian memiliki sistem hukum jalur ganda. Hukum pidana dan keluarga Islam berlaku untuk penduduk muslim, sama halnya dengan hukum perdata.
Pendukung LGBT + menyebut bahwa hukum Islam semakin banyak digunakan untuk menargetkan komunitas gay di Malaysia.
Pihak berwenang gencar melakukan penangkapan dan hukuman, mulai dari cambuk hingga hukuman penjara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah