Suara.com - Seorang pria gay Malaysia memenangkan gugatan hukum terhadap hukum Islam yang melarang hubungan seks sesama jenis. Putusan ini dipuji sebagai "kemajuan monumental" dalam memerangi penganiayaan terhadap komunitas LGBT+.
Seorang pria Malaysia pada hari Kamis (25/02) memenangkan gugatan pengadilan terkait hukum Islam terhadap perilaku "seks yang bertentangan dengan tatanan alam."
Putusan pengadilan tersebut meningkatkan harapan atas penerimaan hak-hak kaum gay di negara yang mayoritas penduduknya muslim itu.
Pria muslim berusia 30-an, yang identitasnya dirahasiakan itu mengajukan gugatan setelah pada tahun 2018 ia ditangkap di Selangor karena dugaan melakukan hubungan seks sesama jenis.
Namun tuduhan itu dibantahnya. Pria yang mengajukan gugatan hukum itu berargumen bahwa Selangor tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan larangan Islam atas "hubungan seksual yang melanggar tatanan alam" ketika hubungan seks sesama jenis sudah menjadi kejahatan menurut hukum perdata.
Pengadilan setuju dan menyatakan bahwa kekuasaan negara untuk memberlakukan pelanggaran tersebut "tunduk pada batas konstitusional," tulis Ketua Mahkamah Agung Tengku Maimun Tuan Mat dalam putusannya.
Dewan Agama Islam Selangor, salah satu responden dalam gugatan tersebut, tidak segera menanggapi permintaan wawancara media.
"Ini hari bersejarah dan monumental bagi hak LGBT + di Malaysia," kata Numan Afifi, pendiri kelompok hak LGBT + Kampanye Pelangi, yang tidak terlibat dalam gugatan tersebut.
Numan berharap Selangor segera mencabut larangan Islam dan berharap negara-negara bagian lainnya mengikuti.
Baca Juga: Kisah Komika Kiky Saputri Pacaran dengan Penyuka Sesama Jenis
Terlepas dari putusan, pria gay Malaysia itu masih harus menghadapi hukuman 20 tahun penjara di bawah pasal 377 undang-undang era kolonial Inggris yang melarang seks sesama jenis.
"Kami ingin hidup bermartabat tanpa takut dituntut. Tentu saja pasal 377 masih ada - ini bukan akhir tetapi ini adalah permulaan," kata Numan kepada Thomson Reuters Foundation.
Hukum bagi kaum LGBT + Hubungan sesama jenis adalah ilegal di Malaysia, meski jarang terjadi pemberlakuan hukuman atas tindakan itu.
Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian memiliki sistem hukum jalur ganda. Hukum pidana dan keluarga Islam berlaku untuk penduduk muslim, sama halnya dengan hukum perdata.
Pendukung LGBT + menyebut bahwa hukum Islam semakin banyak digunakan untuk menargetkan komunitas gay di Malaysia.
Pihak berwenang gencar melakukan penangkapan dan hukuman, mulai dari cambuk hingga hukuman penjara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Juda Agung Disebut Kandidat Kuat Wamenkeu, Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan
-
Terjaring OTT KPK, Eks Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto Ajukan Praperadilan
-
Bela Istri yang Dijambret, Pengacara Sebut Hogi Minaya Kejar Pelaku untuk Selamatkan Tagihan Snack
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok