Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan Pemerintah Daerah membuka sekolah di tengah pandemi Covid-19. Beberapa daerah yang menjadi episentrum virus corona termasuk Jakarta sudah mendapatkan sinyal hijau untuk belajar tatap muka mulai bulan Juli 2021 mendatang.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut belum ada keputusan untuk membuka sekolah dalam waktu dekat. Bahkan pihaknya belum membahas lagi mengenai rencana ini.
"Sekolah tatap muka nanti kami akan lihat, kami belum membahas sejauh ini," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Riza menuturkan, untuk bisa memutuskan membuka sekolah atau tidak diperlukan pertimbangan yang matang.
Ia tak ingin mengambil risiko jika nantinya kebijakan yang dibuat malah hanya membuat penularan Covid-19 semakin parah.
"Yang penting kami pastikan anak-anak dalam suasana pandemi ini bisa belajar dengan baik, bisa menerima materi dari para gurunya," tuturnya.
Pemprov DKI kata Riza, lebih memilih untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online untuk sekarang ini. Seperti penyediaan internet, metode belajar, dan kendala lainnya yang harus diselesaikan.
"Itu jauh lebih penting yang kami pikirkan sekarang," pungkasnya.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim meminta kepala daerah untuk segera membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Alhamdulillah Kami Bisa Kendalikan
Nadiem mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membiasakan sekolah menjalani kegiatan belajar mengajar dengan normal yang baru, yakni penegakan protokol kesehatan di sekolah dengan ketat.
"Kami mendorong semua daerah untuk segera memulai tatap muka secara terbatas, bahkan kalau cuma satu dua hari seminggu, tapi proses latihan ini luar biasa pentingnya, vaksinasi harapannya akan mengakselerasi proses itu dalam beberapa bulan ke depan ini," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Senin (1/3/2021).
Menurutnya dengan membuka sekolah maka anak-anak bisa kembali mengejar materi belajar yang terhambat akibat keterbatasan infrastruktur pembelajaran jarak jauh.
"Mohon bagi daerah-daerah, terutama daerah yang sulit mendapatkan sinyal internet untuk PJJ, tolong sekali para pemerintah daerah segera melakukan tatap muka di daerah-dearah tersebut karena kita tidak mau anak-anak kita lebih tertinggal lagi," tegasnya.
Diketahui, keputusan pembelajaran tatap muka di sekolah sudah diserahkan kepada kepala daerah sejak Januari 2021 lalu dengan berbagai protokol kesehatan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang sekolah tatap muka 2021.
Pembelajaran tatap muka di sekolah tetap hanya diperbolehkan untuk sekolah yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan desinfektan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar
-
Hakim MK Soroti Gugatan UU Pers: Digugat Iwakum, Dijawab Mantan Jurnalis di Pemerintahan
-
Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik
-
Halim Kalla Adik JK Tersangka Proyek 'Hantu' PLTU Mempawah, Modus Licik Atur Lelang Terbongkar