Suara.com - Partai Golkar menegaskan tidak mengagendakan konvensi calon presiden. Hal itu tanggapan dari partai berlambang pohon beringin menyusul agenda konvensi dari Partai Nasdem pada 2022.
Ketua Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan partai yang diketuai Airlangga Hartanto memahami betul mengenai proses konvensi. Namun saat ini Partai Golkar tidak ada agenda terkait hal itu.
"Partai Golkar sebagai partai yang mengawali proses Konvensi paham betul terkait proses dan mekanisme konvensi dan saat ini Golkar tidak mengagendakan konvensi," kata Meutya dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).
Strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024 kata Meutya, terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik yang mempunyai visi misi yang sama.
"Dengan memperhatikan Pemilu 2024 yang masih akan tetap menggunakan dasar UU Nomor 7 tahun 2017 maka Golkar akan mempertimbangkan dengan cermat strategi terbaik untuk menghadapi Pileg dan Pilres yang dilaksanakan secara bersamaan. Kami telah berkali-kali mengikuti Pemilu sehingga Kami tau apa yang terbaik untuk Partai Golkar," kata Meutya.
Sebelumnya Partai NasDem akan menggelar konvensi calon presiden 2024 pada tahun 2022 mendatang. Dalan konvensi capres ini, NasDem ingin memunculkan pemimpin potensial sebanyak-banyaknya.
Siapa saja yang bisa mengikuti konvensi capres 2024 Nasdem?
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan mulai dari ulama hingga jurnalis bisa masuk bursa.
"Selama ini 'panggung' terbatas, hanya kepala daerah dan menteri padahal banyak ulama, intelektual, pengusaha dan jurnalis yang layak," kata Willy di Jakarta, Minggu (28/2/2021).
Dia menjelaskan, Partai Nasdem menjalankan dua langkah politik yaitu pertama konvensi capres 2024 sebagai sebuah proses bagaimana sirkulasi kekuasaan terjadi secara terbuka dan transparan.
Baca Juga: Benyamin-Pilar Menang, DPD Partai Golkar Tangsel Gelar Tasyakuran
Kedua menurut dia, membangun koalisi yang dilakukan sejak dini untuk memenuhi syarat sah pengajuan capres-cawapres.
"Dua hal itu harus berjalan simultan. Konvensi ini karena sirkulasi elit kita sangat terbatas, apalagi syarat pengajuan capres-cawapres 20 persen sehingga panggung lebih terbuka," ujarnya.
Willy mengatakan hal lumrah kalau dalam proses konvensi tersebut, NasDem mendapatkan keuntungan elektoral dan efek ekor jas ("coattail effect").
Menurut dia, kalau ada yang bertanya apakah konvensi tersebut untuk meningkatkan suara partai, maka semua parpol bisa melakukan hal serupa, tidak hanya NasDem.
"Variabel konvensi capres ini adalah suara partai, suara anggota, dan elektabilitas calon. Kami menggunakan sistem terbuka dalam konvensi ini," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menjelaskan belum dibahas secara rinci terkait mekanisme apakah semua pendaftar otomatis bisa ikut dalam konvensi yang dilaksanakan partainya tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik