Suara.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi buah bibir, karena diisukan bakal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, melalui kongres luar biasa hari ini di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Bahkan, berdasarkan informasi yang terhimpun oleh SuaraSumut.id, Moeldoko sudah berada di arena KLB Demokrat, The Hill Hotel and Resort Sibolangit.
Namun, hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Moeldoko terkait keikutsertaannya dalam KLB Demokrat.
Sementara berdasarkan akun instagram @dr_moeldoko, Moeldoko justru tampak mengunggah foto dirinya berada di ruang kerja, Kantor Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan.
Melalui unggahan itu, Moeldoko menuliskan ruang kerjanya yang merupakan bekas ruang kerja milik Presiden RI Soeharto, dan kekinian disulap menjadi ruangan salat Jumat oada masa pandemi.
"Ruang kerja saya yang dulu merupakan ruang kerja Presiden ke-2 RI Bapak Soeharto, setiap Jumat disulap menjadi tempat salat Jumat," tulis Moeldoko dalam akun instagramnya yang dikutip Suara.com.
Mantan Panglima TN itu menyebut, pihaknya harus terus berinovasi untuk menjaga para staf Kantor Staf Presiden agar tetap beribadah dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
"Di masa pandemi kami harus berinovasi untuk menjaga staf @kantorstafpresidenri tetap bisa beribadah dengan tetap menjaga protokol kesehatan," kata Moeldoko.
Sejumlah warganet ikut berkomentar terkait unggahan Moeldoko tersebut.
Baca Juga: KLB Demokrat, Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketua Umum
Akun @willimuchlisien berkomentar, dirinya menunggu Moeldoko di Medan menjadi Ketum Demokrat menggantikan AHY.
"Cuss abis Jumatan kita tunggu di Medan pak Jen Ketum Demokrat bismillah," tulis
willimuchlisien.
Akun @Toruz_Betta juga ikut berkomentar.
"Dan kita akan menyulap bapak Jenderal Moeldoko jadi Ketum Demokrat. ehh," tulis akun itu.
Kemudian akun @kanjengdjancok_matamu menyebut, Demokrat tak butuh pangkat mayor yang memimpin Demokrat, namun seorang Jenderal seperti Moeldoko.
"Demokrat enggak butuh mayor, tapi butuh perubahan yaitu seorang jenderal," tulis akun @kanjengdjancok_matamu.
Berita Terkait
-
KLB Demokrat, Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketua Umum
-
Tegas! Gubernur Sumut Perintahkan Usir KLB Demokrat jika Tak Kantongi Izin
-
Diduga Ikut KLB, Ini Detik-detik Marzuki Alie Adu Mulut dengan Jansen
-
Yoyok Sukawi Kecam Pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang
-
Gegara KLB, DPP Demokrat Minta Perlindungan Kapolri hingga Mahfud MD
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
Terkini
-
Mentan Amran Tegas: Berani Korupsi Bantuan Bencana Akan Langsung Dicopot
-
Berkat Laporan Warga, Polisi Sita 8 Ton Kayu Ilegal di Kepulauan Meranti
-
Bupati Lampung Tengah Kantongi Fee Proyek Rp 5,75 Miliar: Dipakai Buat Bayar Utang Kampanye
-
Sekdes Tanggul Wetan Dibekuk! Skandal Korupsi APBDes Rp484 Juta di Jember Kembali Meledak
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?
-
Kementan Minta Publik Kawal Ketat Bantuan Beras 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar untuk Sumatra
-
Jejak Utang Pilkada Bupati Lampung Tengah: Palak Fee Proyek APBD, Korupsi Rp5,75 Miliar
-
Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua
-
KPK Amankan Duit Rp 193 Juta Hingga Emas dari Rumah Bupati Lampung Tengah dan Adiknya
-
Buntut Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Komisi X DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab