Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan kongres luar biasa versi Deli Serdang inkonstitusional dan dia menyinggung sikap Moeldoko sebelumnya, yang pernah membantah tuduhan terlibat upaya mengambilalih posisi ketua umum Partai Demokrat.
"Bapak Moeldoko selama ini selalu menolak, tetapi ternyata terang benderang kali ini bahwa memang ini merupakan bagian dari apa yang beliau lakukan juga dalam usaha merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," kata Herzaky ketika diwawancara salah satu televisi, hari ini.
Menurut Herzaky, perbuatan semua orang yang terlibat dalam KLB tidak terpuji.
"(KLB) ini tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai demokrat yang juga sudah disahkan oleh Kemenkumham."
Dalam konferensi pers tadi, Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres V pada Maret 2020, juga menegaskan KLB versi Deli Serdang ilegal dan kubunya tidak akan tinggal diam.
Tak ada dualisme
Kubu AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Ketum kami juga sudah menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas tolong kami ingatkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat," kata Herzaky.
Dia menyatakan KLB Deli Serdang dihadiri oleh bukan pemilik suara sah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
Baca Juga: Konpers AHY Tak Didampingi Ibas, Kakak-Adik Masih Solid di Demokrat?
KLB yang sah, kata dia, harus memenuhi syarat, yakni adanya permintaan 2/3 suara dari DPD ditambah dengan minimal 1/2 suara dari DPC serta disetujui ketua majelis tinggi.
Herzaky menyatakan DPD Partai Demokrat di bawah AHY solid 100 persen untuk tetap mendukung AHY.
"Sehingga sangat jelas bahwa apapun hasil keputusan dari KLB dagelan tadi ya tentunya tidak berlaku apa-apa gitu buat kami."
Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sejauh ini belum memutuskan sikap politik ke depannya apakah menjadi oposisi atau partai pendukung pemerintah saat ini.
Penggagas KLB Jhoni Allen Marbun mengatakan setelah kongres tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya menentukan langkah politik partai apakah pendukung atau oposisi di pemerintahan.
Menurutnya, untuk menentukan kedua langkah tersebut tentunya ada diputuskan melalui rapat pimpinan yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Berita Terkait
-
Fakta Terkuak! Cawe-cawe George Soros di Pemilu: Keluarkan Rp1,6 T Untuk Partai Ini
-
Garuda Muda Tersingkir di Semifinal Piala AFF U-19 2026
-
Taklukkan Vietnam 2-1, Garuda Muda Melaju ke Semifinal Piala AFF U-19
-
Moeldoko Sentil Pemerintah Terkait Nasib Subsidi Mobil Listrik yang Bikin Konsumen Bingung
-
Murni Penembakan atau Siasat Trump? Republik Tuduh Partai Demokrat sebagai Biang Kerok
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Tangerang Kota Paling Rawan! Ini Peta Wilayah Kriminalitas di Jabodetabek Sepanjang 2026
-
Regulasi Sudah Ada, DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
-
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapan hingga Penggeledahan Tak Sah
-
Safari Politik Lampung Sepi Massa? Jokowi Dinilai Tak Lagi Mampu Mobilisasi Rakyat Tanpa Alat Negara
-
Pakar UMY Soroti Pengisian Jabatan BUMN: Loyalitas Politik Dinilai Kalahkan Meritokrasi
-
Papua Tengah Cetak Sejarah, Ekspor Perdana Hasil Perikanan Langsung dari Mimika Perkuat Ekonomi Biru
-
Terungkap! Sikka Punya 30 Pub tapi Mayoritas Bodong, Jadi Sarang Eksploitasi Perempuan?
-
Meki Nawipa Lepas Ekspor Perdana Hasil Perikanan Papua Tengah ke Pasar Internasional