Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko diminta untuk belajar dari mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah dalam berpolitik. Manuvernya di Demokrat dinilai tidak elok.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Adi menilai manuver Moeldoko menjadi sejarah kurang baik bagi sistem demokrasi Indonesia.
"Memang ini kurang baik dalam arti dalam sejarahnya baru sekarang (Moeldoko) ini orang tidak punya partai jadi ketua umum," ujar Adi saat dihubungi Suara.com.
Adi menilai Moeldoko memiliki ambisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden di pemilihan umum 2024. Tetapi untuk mewujudkan cita-citanya itu, mantan Panglima TNI tersebut sebaiknya membuat partai baru, seperti Fahri Hamzah.
"Dalam banyak hal harus banyak belajar dengan Fahri Hamzah dan Amien Rais. Mereka ribut sama partainya, mereka berkonflik dengan partainya, tapi mereka tidak pernah bermimpi mengambil PAN dan PKS," ucap dia.
Amien Rais diketahui membuat Partai Ummat dan Fahri Hamzah bergelut di Partai Gelora. Keduanya, kata Adi juga bukanlah penguasa dan tak punya jabatan politik, namun berani membuat partai baru dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Mereka bikin partai baru padahal mereka bukan penguasa, tidak punya jabatan politik apa pun. Tapi mereka bikin partai baru," beber dia.
Meski demikian, sambung Adi, pertarungan penentuan saat ini di Partai Demokrat adalah untuk memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
"Bagaimana nanti, ya tinggal tunggu pertarungan di SK Kemenkumham. Pertarungan finalnya," pungkas dia.
Baca Juga: Moeldoko vs AHY, Pemerintah Tiru Rezim SBY dalam Kisruh PKB 2008
Berita Terkait
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Demokrat Tolak Tunjangan Rumah DPR RI: Tidak Tepat di Tengah Kesulitan Rakyat
-
Ditanya Nasib Kapolri, Ibas: 'Itu Presiden ya, Kita Buat Kondisi Lebih Tenang'
-
Wakili Ketum Partai Demokrat, Ibas Penuhi Panggilan Mendadak Prabowo di Istana Negara
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
Begini Cara Amar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan Salemba, Sampai Dipindah ke Nusakambangan!
-
Dioper ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Ammar Zoni Berstatus Napi High Risk!
-
Kuasa Hukum PT WKM Nilai Dakwaan Jaksa Lemah, Sengketa Patok Tambang Dinilai Bukan Pidana
-
DPR Soroti Selisih Kerugian Negara Kasus Pertamina yang Diusut Kejagung: Jangan Bikin Publik Bingung
-
Wujudkan Mimpi Anak Bangsa, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh
-
Heboh Ekspresi Dheninda Chaerunnisa Diduga Ledek Pendemo, JJ Rizal: Muda Fisiknya tapi Pikiran Jompo
-
Danantara Pastikan Putra-Putri Bangsa Tetap Jadi Prioritas Untuk Pimpin BUMN, Bukan Asing
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur, Keterangan Ahli Dinilai Melemahkan Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Sebut Ada 1.000 Tambang Ilegal di Dua Pulau Ini, Negara Rugi Besar!
-
Prabowo Ubah Aturan, Sekarang Ekspatriat dan WNA Bisa Pimpin BUMN