Suara.com - Swiss akan melarang warganya mengenakan cadar, burqa dan nikab di ruang publik, demikian diwartakan The Guardian pekan ini. Kebijakan itu sebelumnya sudah diterapkan di Prancis, Belgia, dan Austria.
Keputusan itu diambil lewat sebuah referendum yang digelar Minggu (7/3/2021). Hasil referendum itu menunjukkan 51 persen pemegang hak suara mendukung pemerintah melarang pemakaian penutup wajah di ruang publik.
Meski demikian busana seperti cadar, burqa dan nikab masih diizinkan dikenakan di rumah ibadah dan dalam acara-acara budaya, seperti karnaval. Selain itu menutup wajah dengan alasan kesehatan, seperti masker, masih diizinkan.
Aturan itu memang tidak spesifik menyebut soal cadar, burqa dan nikab, tetapi para aktivis Muslim menuding bahwa regulasi tersebut memang menyasar kelompok minoritas Islam.
"Jelas ini adalah serangan atas komunitas Muslim di Swiss. Tujuannya untuk menstigma dan meminggirkan Muslim," kata Ines Al Shikh, anggota kelompok feminis Islam, Les Foulards Violets.
Parlemen Swiss dan tujuh anggota dewan eksekutif yang memiliki kuasa atas pemerintah federal sebenarnya menolak rencana referendum itu. Menurut mereka kebiasaan menutup wajah seperti mengenakan cadar, burqa dan nikab sangat jarang ditemukan di Swiss.
Mereka lebih cenderung mengajukan aturan mewajibkan warga untuk membuka penutup wajah mereka jika diminta oleh petugas keamanan.
Tetapi menurut DW, Swiss menganut sistem demokrasi langsung yang membuat referendum sangat mudah digelar di negara dengan populasi sekitar 8,6 juta itu. Setiap perdebatan publik bisa langsung dijadikan objek referendum jika didukung oleh lebih dari 100.000 tanda tangan warga.
Regulasi ini didukung oleh Partai Rakyat Swiss. Partai populis dan sayap kanan yang mayoritas di parlemen ini tidak hanya mendukung, tetapi secara terbuka mengampanyekannya sebagai perlawanan atas apa yang mereka sebut radikalisme Islam.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Kenang Momen Melahirkan Bilqis: Pakai Cadar saat Operasi
"Stop radikalisme Islam," bunyi poster-poster partai tersebut yang dibuat untuk mengampanyekan regulasi pelarangan burka jelang referendum akhir pekan kemarin. Poster-poster itu bergambar perempuan bercadar hitam.
Jean-Luc Addor, perwakilan partai tersebut mengakui bahwa masih sangat sedikit warga Swiss yang mengenakan cadar, burqa dan nikab.
"Untungnya belum banyak perempuan Swiss yang mengenakan burka. Tetapi ketika ada masalah, adalah lebih baik kita mengatasinya sebelum menjadi lebih besar," ujar dia.
Berita Terkait
-
Swiss Singkirkan Aljazair 2-0, Granit Xhaka dkk Melaju ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026
-
Susunan Pemain Resmi Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Granit Xhaka vs Riyad Mahrez
-
3 Fakta Menarik Jelang Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Reuni Emosional Vladimir Petkovic
-
Bedah Taktik: Mengapa Swiss vs Kanada Bakal Jadi Laga Paling Terbuka di Piala Dunia 2026?
-
Detik-detik Iran Batalkan Perundingan Gegara Trump Bikin Ulah, JD Vance Kena Getahnya
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi