Suara.com - Swiss akan melarang warganya mengenakan cadar, burqa dan nikab di ruang publik, demikian diwartakan The Guardian pekan ini. Kebijakan itu sebelumnya sudah diterapkan di Prancis, Belgia, dan Austria.
Keputusan itu diambil lewat sebuah referendum yang digelar Minggu (7/3/2021). Hasil referendum itu menunjukkan 51 persen pemegang hak suara mendukung pemerintah melarang pemakaian penutup wajah di ruang publik.
Meski demikian busana seperti cadar, burqa dan nikab masih diizinkan dikenakan di rumah ibadah dan dalam acara-acara budaya, seperti karnaval. Selain itu menutup wajah dengan alasan kesehatan, seperti masker, masih diizinkan.
Aturan itu memang tidak spesifik menyebut soal cadar, burqa dan nikab, tetapi para aktivis Muslim menuding bahwa regulasi tersebut memang menyasar kelompok minoritas Islam.
"Jelas ini adalah serangan atas komunitas Muslim di Swiss. Tujuannya untuk menstigma dan meminggirkan Muslim," kata Ines Al Shikh, anggota kelompok feminis Islam, Les Foulards Violets.
Parlemen Swiss dan tujuh anggota dewan eksekutif yang memiliki kuasa atas pemerintah federal sebenarnya menolak rencana referendum itu. Menurut mereka kebiasaan menutup wajah seperti mengenakan cadar, burqa dan nikab sangat jarang ditemukan di Swiss.
Mereka lebih cenderung mengajukan aturan mewajibkan warga untuk membuka penutup wajah mereka jika diminta oleh petugas keamanan.
Tetapi menurut DW, Swiss menganut sistem demokrasi langsung yang membuat referendum sangat mudah digelar di negara dengan populasi sekitar 8,6 juta itu. Setiap perdebatan publik bisa langsung dijadikan objek referendum jika didukung oleh lebih dari 100.000 tanda tangan warga.
Regulasi ini didukung oleh Partai Rakyat Swiss. Partai populis dan sayap kanan yang mayoritas di parlemen ini tidak hanya mendukung, tetapi secara terbuka mengampanyekannya sebagai perlawanan atas apa yang mereka sebut radikalisme Islam.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Kenang Momen Melahirkan Bilqis: Pakai Cadar saat Operasi
"Stop radikalisme Islam," bunyi poster-poster partai tersebut yang dibuat untuk mengampanyekan regulasi pelarangan burka jelang referendum akhir pekan kemarin. Poster-poster itu bergambar perempuan bercadar hitam.
Jean-Luc Addor, perwakilan partai tersebut mengakui bahwa masih sangat sedikit warga Swiss yang mengenakan cadar, burqa dan nikab.
"Untungnya belum banyak perempuan Swiss yang mengenakan burka. Tetapi ketika ada masalah, adalah lebih baik kita mengatasinya sebelum menjadi lebih besar," ujar dia.
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
Swiss Kembali Lolos ke Piala Dunia, Tandai Keikutsertaan Yang ke-13
-
Rahasia Traveler Pro: Mengapa Swiss Army Knife Wajib Dibawa dalam Perjalanan!
-
4 Potret El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Cincin Mewahnya Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya El Rumi? Enteng Lamar Syifa Hadju Pakai Cincin Rp1 Miliar
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025