DPR: Banyak Pejabat Tak Mau Divaksin Sekarang, Tunggu Vaksin Nusantara

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan, banyak anggota DPR RI yang tidak mau divaksin sekarang, karena maunya disuntik Vaksin Nusantara.

Melki Laka Lena mengatakan, antusiasme banyak anggota dewan justru terhadap vaksin gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

"Saya kemarin dapat kabar, banyak anggota DPR belum mau vaksin, tunggu Vaksin Nusantara. Saya ulangi lagi, banyak anggota DPR RI tidak mau vaksin tunggu Vaksin Nusantara," kata Melki dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Bahkan, tanpa menyebut nama, dia mengklaim ada pula menteri yang menanti kedatangan Vaksin Nusantara.

"Banyak menteri dan mantan menteri kapan ini barang dirilis, kita mau pakai Vaksin Nusantara," ucapnya.

Hal itu disampaikan Melki menanggapi paparan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito, yang mengungkapkan proses uji klinis tahap I Vaksin Nusantara tidak sesuai kaidah klinis.

"Mereka bukan orang-orang bodoh, jangan kemudian seolah-olah kami tak tahu, memakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua," tegas politikus Golkar itu.

Sebelumnya, Penny mengatakan secara administratif, terdapat perbedaan lokasi penelitian Vaksin Nusantara dengan komite etik.

Penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang. Sementara Komite Etik dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.

Baca Juga: Vaksin Nusantara Disebut Bermasalah, BPOM: Data yang Diberikan Tidak Sama

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini dalam persetujuan yang diberikan oleh Badan POM. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," kata Penny saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan.

Penny menegaskan, seharusnya dalam kaidah klinis pengembangan vaksin, tempat peneliti dan komite etik harus sama dan bertanggung jawab terhadap proses penelitian khususnya keselamatan subjek penelitian.

Selain itu, dia juga menyebut ada perbedaan data uji klinis yang diberikan tim peneliti kepada BPOM dengan data yang dipaparkan dalam rapat kerja di Senayan hari ini.

"Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada BPOM, dan kami sudah melakukan evaluasi dan mengirimkan surat pada tim peneliti," ucapnya.

Penny menegaskan, pihaknya tetap akan independen mengawasi perkembangan setiap vaksin yang dipakai di Indonesia.

Mereka akan segera mengadakan pertemuan dengan tim peneliti vaksin nusantara untuk klarifikasi beberapa temuan itu pada 16 Maret 2021.