Suara.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengajak semua pihak tak saling curiga terkait isu masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Amandemen UUD 1945 menurutnya bukan sesuatu hal yang dilarang, eks Ketua MPR RI Amien Rais pun disebut pernah melakukannya.
"Tidak perlu saling curiga, amandemen bukanlah sesuatu yang dilarang. MPR pada masa pak Amien Rais melakukan amandemen juga," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Jazilul mengatakan, hingga kekinian MPR belum menerima adanya usulan untuk mengamandemen UUDNRI 1945 terutama pasal yang mengatur masa jabatan presiden. Ia mengatakan, hal tersebut hanya wacana publik.
MPR sendiri, kata dia, terbuka menerima usulan untuk melakukan amandemen. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak lah mudah.
"Namun amandemen bukan perkara mudah, perlu kehendak kuat dari rakyat yang tercermin dalam usulan dan pendapat fraksi MPR dan kelompok DPD," tuturnya.
Lebih lanjut, Jazilul meminta Amien membuktikan pernyataannya yang mengaku curiga ada skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga tiga periode.
"Buktikan saja dugaannya, asal konstitusional tidak masalah. Yang dilarang itu gerakan inkonstitusional sebab Kita negara hukum," tandasnya.
3 periode
Sebelumnya eks Ketua MPR RI Amien Rais menyoroti demokrasi Indonesia yang menurutnya merosot drastis sampai kini ada kesan berubah menjadi oligarki.
Baca Juga: Amien Rais Curiga Jokowi Jadi 3 Periode, PKB: Buktikan Saja!
Amien Rais mengatakan, hal itu membuat orang-orang prihatin karena telah menguntungkan kelompok elit politik saja.
Hal itu disampaikan oleh Amien Rais dalam sebuah tayangan yang disiarkan lewat akun YouTube miliknya.
"Sejak memproklamasikan kemerdekaan, demokrasi yang ingin kita tegakkan dari waktu ke waktu bukan menguat malah merosot makin buruk. Bahkan sekarang mungkin kita tidak bisa bicara demokrasi dengan bangga," kata Amien Rais dikutip Minggu (14/3/2021).
"Tapi kita sadar demokrasi kita sudah menjadi oligarki yang tidak menguntungkan banyak orang, tapi meguntungkan kelompok elit yang bikin kita prihatin," sambungnya.
Melanjutkan hal itu, Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya.
Politisi senior tersebut juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga tiga periode.
"Yang paling berbahaya sekarang adalah ada usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan back up politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara khususnya DPR, MPR, DPD," kata Amien Rais
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang ada semacam opini yang semula samar sekarang semakin ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depannya," sambungnya.
Berita Terkait
-
Amien Rais Duga Jokowi Mau Jabat 3 Periode, PDIP: Jangan Jumpalitan Sendiri
-
Amien Rais Curiga Jokowi Jadi 3 Periode, PKB: Buktikan Saja!
-
Jabatan 3 Periode, Ngabalin Ungkit Pihak Cari Muka Mau Jerumuskan Jokowi
-
Ali Ngabalin: Ngomong Dong Pas Ketemu Jokowi, Amien Rais Bukan Ayam Sayur
-
Sentil Amien Rais Soal Presiden 3 Periode, Ngabalin: Uzur, Kadang Lupa
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu