Suara.com - Pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 22 pengunjuk rasa anti-kudeta di pinggiran kota industri Hlaingthaya, Yangon, Myanmar pada Minggu (14/3).
Menyadur Channel News Asia, Senin (15/3/2021) 16 pengunjuk rasa lainnya tewas di tempat lain, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Selain itu seorang polisi juga tewas dalam insiden pembakaran pabrik milik China pada Minggu (14/3) oleh orang yang tidak dikenal.
Kedutaan Besar China mengatakan banyak pegawai dari China terluka dan terperangkap dalam serangan yang terjadi di pabrik garmen di Hlaingthaya.
Ketika terjadi kebakaran, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri, kata media lokal.
"Mengerikan. Orang-orang ditembak di depan mata saya. Itu tidak akan pernah meninggalkan ingatan saya," kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya.
Darurat militer diberlakukan di Hlaingthaya dan distrik lain di Yangon, pusat komersial Myanmar dan bekas ibu kota, media pemerintah mengumumkan.
Televisi Myawadday yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang.
Dokter Sasa, perwakilan anggota parlemen terpilih dari majelis yang digulingkan oleh tentara, menyuarakan solidaritas dengan rakyat Hlaingthaya.
Baca Juga: Ogah Gabung Junta, Lebih dari 200 Polisi Myanmar Melarikan Diri ke India
"Pelaku, penyerang, musuh rakyat Myanmar, SAC (Dewan Administrasi Negara) yang jahat akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tetes darah yang tertumpah," katanya dalam pesan.
Insiden tersebut menambah jumlah korban dari aksi protes menjadi 126, kata AAPP. Dikatakan lebih dari 2.150 orang telah ditahan pada hari Sabtu.
Kedutaan Besar China menggambarkan situasi yang terjadi di Myanmar sebagai "sangat parah" setelah serangan terhadap pabrik-pabrik yang didanai China.
"China mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan menjamin keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar," kata pernyataan itu.
Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pabrik.
Sentimen anti-China meningkat sejak kudeta yang menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan, sebab kecaman China tidak sekuat dari negara barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi
-
Viral Zebra Cross Hilang Disulap Jadi Pac-Man di Tebet, Dinas Bina Marga DKI Buka Suara
-
PBNU Tegas Dukung Iran, Gus Yahya Serukan Perdamaian dan Desak RI Ambil Langkah Diplomatik
-
Pencurian Ternak Modus Tembak dan Kuliti Sapi Bikin Geger Kupang! Pelaku Aparat Desa hingga ABH
-
Ada Bazar di Monas, KA Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Jatinegara
-
BGN Tindak Tegas! SPPG di Nabire Dibekukan Usai Mobil MBG Dipakai Angkut Sampah
-
Arus Balik Tahap 2 Dipantau Ketat! Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional Kalikangkung-Cikatama
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik