Suara.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengalokasikan Rp 6 miliar untuk subsidi pupuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, sebagai upaya untuk meringankan beban petani.
Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, pupuk bersubsidi bagi petani itu nantinya akan disalurkan melalui kelompok tani yang sudah terdata dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
"Anggaran untuk pupuk bersubsidi Rp 6 miliar memang tidak banyak, namun kami meyakini dengan alokasi tidak terlalu besar karena menyesuaikan APBD kami, ini dapat membantu meringankan beban para petani," kata Karna.
Ia menjelaskan, para petani penerima pupuk bersubsidi yang sudah tergabung dalam anggota kelompok tani, dan mereka (petani) yang berhak menerima yang memiliki luasan lahan tidak lebih dari setengah hektare.
Langkah tersebut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Situbondo sangat serius menggarap pertanian.
"Upaya yang dilakukan Situbondo patut diapresiasi. Sebab, dengan upaya ini petani akan terbantu. Beban mereka akan jauh berkurang," katanya, Sabtu (20/3/2021).
Hal senada disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy.
"Dengan perhatian dan keseriusan pemerintah daerah, program pupuk bersubsidi tentu akan berlangung lebih maksimal. Dan kita harapkan pupuk bersubsidi juga berdampak pada peningkatan produktivitas," kata Sarwo.
Sarwo bilang, pupuk bersubsidi tidak hanya diharapkan bisa berdampak pada peningkatan produktivitas.
Baca Juga: Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2021, Blora Percepat Distribusi Kartu Tani
"Tetapi juga meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian, melindungi petani dari gejolak harga pupuk, mendorong penerapan pemupukan berimbang, juga memberikan jaminan ketersediaan pupuk," paparnya.
Berita Terkait
-
Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2021, Blora Percepat Distribusi Kartu Tani
-
Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
-
Terdampak Banjir, Kementan Dorong Petani Keerom Asuransikan Lahan
-
Tegas, Kementan Tak Setuju Ide Airlangga Soal Impor Beras
-
Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah Siapkan Insentif bagi Petani
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
Terkini
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang