Suara.com - Kabupaten Blora berupaya program pembagian 21 ribu lembar kartu tani bisa dituntaskan akhir Maret 2021 ini. Dinas Pertanian setempat dan BRI bekerja sama agar kartu tani bisa terdistribusikan dengan baik.
Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, kartu tani tersebut, merupakan salah satu sarana pengendalian distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga permasalahan yang muncul dalam distribusinya dapat diminimalkan.
“Terkait dengan Kartu Tani kemarin Pak Bupati sudah membahas dengan BRI, kita bersyukur sudah siap kartu tani sebanyak 21 ribu lebih dan tinggal mendistribusikan” ujar Komang.
Pada rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Gedung Samin Blora, Rabu (17/3/2021), dibahas pula mengenai alokasi pupuk bersubsidi, lahan pertanian yang ada di hutan, serta mendengarkan tanggapan dan kendala yang dialami distributor maupun KPL yang ada di lapangan.
Harapannya dengan duduk bersama dan komunikasi yang baik tersebut dapat mengatasi persoalan pupuk bersubsidi kedepannya.
“Silakan sampaikan permasalahan bapak ibu kepada Pak Bupati sehingga permasalahan pupuk ini bisa cepat selesai bersama,” ajaknya.
Sementara itu, Bupati Blora H Arief Rohman dalam rapat tersebut menyatakan harapannya agar permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat diminimalisasi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Blora, berharap agar persoalan pupuk di masa tanam kesatu kemarin tidak terulang di masa tanam kedua karena itu kuncinya komunikasi sangat penting,” ucap Bupati.
Untuk mensinergikan segenap komponen, Bupati Arief Rohman turut menghadirkan jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, sejumlah 6 ADM Perhutani KPH yang ada di Blora, Perwakilan Bank BRI, perwakilan PT Pusri Palembang dan PT Petrokimia Gresik Wilayah Blora, Ketua KTNA Kabupaten Blora, Distributor, serta perwakilan KPL dari 16 kecamatan.
Baca Juga: Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan persoalan pupuk di Kabupaten Blora. Nanti usulan-usulan seperti apa, termasuk Kartu Tani, perwakilan dari BRI kita hadirkan langsung dalam rapat kali ini,” kata Arief.
Muaranya, sambung Arief, agar kepentingan masyarakat kepentingan petani bisa terfasilitasi. "Minimal gesekan-gesekan yang ada di masa tanam pertama lalu, tolong usahakan yang kedua ini bisa diatasi secara bareng-bareng," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, l Reni Miharti, memaparkan terkait kondisi pupuk bersubsidi khususnya Urea dan NPK di Kabupaten Blora yang berdasarkan usulan di E-RDKK 2021. Menurutnya, alokasinya dinilai masih belum mencukupi. Ia juag menjelaskan tentang kebutuhan lahan.
Dijelaskan Reni, dari E-RDKK berdasarkan pendataan lahan hutan yang diasumsikan seluas 13.062 hektare ternyata pada E-RDKK 2021 yang masuk hanya 8.162 hektare. Sementara terkait Kartu Tani, sudah disiapkan oleh BRI dan ditargetkan pada akhir Maret sudah didistribusikan.
“Alhamdulillah, Kartu tani sudah di Kancab Cepu dan Kancab Blora dengan jumlah cukup banyak, dari BRI telah koordinasi kaitannya dengan rekonsiliasi dan pendistribusian, sesuai dengan target sebelum akhir Maret sudah selesai,” ungkap Reni.
Dalam rapat tersebut Bupati dan stakeholder saling berdiskusi dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil rapat tersebut nantinya akan dirangkum dan digunakan oleh Bupati untuk mengambil kebijakan strategis sekaligus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar persoalan pupuk bersubsidi di Blora bisa diselesaikan segera.
Berita Terkait
-
Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
-
Terdampak Banjir, Kementan Dorong Petani Keerom Asuransikan Lahan
-
Tegas, Kementan Tak Setuju Ide Airlangga Soal Impor Beras
-
Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah Siapkan Insentif bagi Petani
-
Jamin Stok Beras Nasional, DPR Minta Perum Bulog Bersinergi dengan Kementan
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Detik-detik OTT Bupati Tulungagung: KPK Sita Sepatu Louis Vuitton hingga Duit Jatah Ratusan Juta!
-
KPK: Duit Perasan Rp2,7 Miliar Bupati Tulungagung Dipakai Beli Sepatu hingga Bayar THR Forkopimda!
-
Donald Trump Murka, China Akan Hadapi Masalah Besar Jika Nekat Pasok Senjata ke Iran
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial