Suara.com - Kabupaten Blora berupaya program pembagian 21 ribu lembar kartu tani bisa dituntaskan akhir Maret 2021 ini. Dinas Pertanian setempat dan BRI bekerja sama agar kartu tani bisa terdistribusikan dengan baik.
Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, kartu tani tersebut, merupakan salah satu sarana pengendalian distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga permasalahan yang muncul dalam distribusinya dapat diminimalkan.
“Terkait dengan Kartu Tani kemarin Pak Bupati sudah membahas dengan BRI, kita bersyukur sudah siap kartu tani sebanyak 21 ribu lebih dan tinggal mendistribusikan” ujar Komang.
Pada rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Gedung Samin Blora, Rabu (17/3/2021), dibahas pula mengenai alokasi pupuk bersubsidi, lahan pertanian yang ada di hutan, serta mendengarkan tanggapan dan kendala yang dialami distributor maupun KPL yang ada di lapangan.
Harapannya dengan duduk bersama dan komunikasi yang baik tersebut dapat mengatasi persoalan pupuk bersubsidi kedepannya.
“Silakan sampaikan permasalahan bapak ibu kepada Pak Bupati sehingga permasalahan pupuk ini bisa cepat selesai bersama,” ajaknya.
Sementara itu, Bupati Blora H Arief Rohman dalam rapat tersebut menyatakan harapannya agar permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat diminimalisasi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Blora, berharap agar persoalan pupuk di masa tanam kesatu kemarin tidak terulang di masa tanam kedua karena itu kuncinya komunikasi sangat penting,” ucap Bupati.
Untuk mensinergikan segenap komponen, Bupati Arief Rohman turut menghadirkan jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, sejumlah 6 ADM Perhutani KPH yang ada di Blora, Perwakilan Bank BRI, perwakilan PT Pusri Palembang dan PT Petrokimia Gresik Wilayah Blora, Ketua KTNA Kabupaten Blora, Distributor, serta perwakilan KPL dari 16 kecamatan.
Baca Juga: Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan persoalan pupuk di Kabupaten Blora. Nanti usulan-usulan seperti apa, termasuk Kartu Tani, perwakilan dari BRI kita hadirkan langsung dalam rapat kali ini,” kata Arief.
Muaranya, sambung Arief, agar kepentingan masyarakat kepentingan petani bisa terfasilitasi. "Minimal gesekan-gesekan yang ada di masa tanam pertama lalu, tolong usahakan yang kedua ini bisa diatasi secara bareng-bareng," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, l Reni Miharti, memaparkan terkait kondisi pupuk bersubsidi khususnya Urea dan NPK di Kabupaten Blora yang berdasarkan usulan di E-RDKK 2021. Menurutnya, alokasinya dinilai masih belum mencukupi. Ia juag menjelaskan tentang kebutuhan lahan.
Dijelaskan Reni, dari E-RDKK berdasarkan pendataan lahan hutan yang diasumsikan seluas 13.062 hektare ternyata pada E-RDKK 2021 yang masuk hanya 8.162 hektare. Sementara terkait Kartu Tani, sudah disiapkan oleh BRI dan ditargetkan pada akhir Maret sudah didistribusikan.
“Alhamdulillah, Kartu tani sudah di Kancab Cepu dan Kancab Blora dengan jumlah cukup banyak, dari BRI telah koordinasi kaitannya dengan rekonsiliasi dan pendistribusian, sesuai dengan target sebelum akhir Maret sudah selesai,” ungkap Reni.
Dalam rapat tersebut Bupati dan stakeholder saling berdiskusi dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil rapat tersebut nantinya akan dirangkum dan digunakan oleh Bupati untuk mengambil kebijakan strategis sekaligus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar persoalan pupuk bersubsidi di Blora bisa diselesaikan segera.
Berita Terkait
-
Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
-
Terdampak Banjir, Kementan Dorong Petani Keerom Asuransikan Lahan
-
Tegas, Kementan Tak Setuju Ide Airlangga Soal Impor Beras
-
Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemerintah Siapkan Insentif bagi Petani
-
Jamin Stok Beras Nasional, DPR Minta Perum Bulog Bersinergi dengan Kementan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional