Tak Cuma DPR, Surat PAW Jhoni Allen dari Demokrat Mesti sampai ke Jokowi

Suara.com - Fraksi Partai Demokrat telah berkirim surat ke pimpinan DPR terkait pergantian antar waktu Jhoni Allen. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan proses PAW memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dasco menjelaskan proses PAW anggota tidak hanya sekadar menjadi urusan DPR. Lebih dari itu, PAW dewan harus melalui proses mulai dari Komisi Pemilihan Umum, menteri sekretaris negara hingga presiden.

"Perlu diketahui bahwa proses PAW itu kan tidak hanya ada di DPR. Begitu surat masuk itu kan mesti dilakukan lintas administrasi, baik nanti dari KPU dari mensesneg dari presiden dan kemudian kembali lagi ke DPR. Dan itu biasanya tidak bisa dalam waktu cepat," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (24/3/2021).

Namun terkait proses PAW terhadap Jhoni Allen, Dasco belum memastikan sudah sampai sejauh mana.

"Saya belum cek itu mekanismenya sudah sampai mana, yang saya tahu memang Fraksi Demokrat sudah memasukkan proses tersebut," kata Dasco.

Surat Pemecatan Jhoni Allen di DPR

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Marwan Cik Asan mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPR terkait pengajuan pemberhentian Jhoni Allen sebagai Dewan, menyusul status Jhoni yang sudah dipecat dari Demokrat.

Kekinian, kata Marwan pemberhentian Sekjen Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) kubu Moeldoko itu sudah diproses.

"Ya yang jelas kita sudah mengirim surat ke pimpinan Dewan untuk surat pemberhentian Pak Jhoni Allen, tentu prosesnya di pimpinan dewan untuk meneruskan surat itu ke presiden kan," kata Marwan di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga: Sidang Gugatan Jhony Allen Marbun Terhadap AHY Kembali Digelar Hari Ini

Namun kata Marwan proses itu kemungkinan masih tertahan. Mengingat saat ink Jhoni Allen yang sedang melakukan gugatan di pengadilan.

"Karena kan Pak Jhoni Allen sedang menggunat di PN. Karena di UU MD3 saya lupa pasal berapa, kalau ada gugatan maka surat itu tidak diteruskan dulu, sampai ada keputusan inkrah. Jadi nanti pengadilan ada kasasi, kalau gak salah total 90 hari ya gitu," kata Marwan.

Sementara itu terkait siapa nantinya pengganti Jhoni di Komisi V, Marwan menjelaskan Fraksi Partai Demokrat sudah menyiapkan.

"Iya sudah disiapkan tapi belum bisa kita proses, belum bisa kita usulkan kalau surat pemberhentiannya belum kita terima, kan surat pemberhentiannya SK nanti dari presiden," kata Marwan.