Suara.com - Kepala PPATK Dian Ediana Rae memjawab ihwal dirinya yang dinilai begitu bersemangat saat menyampaikan keterangan publik terkait pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengklaim kekinian pihaknya sudah mengurangi memberikan keterangan di depan umum.
"Sebetulnya mungkin bisa dikatakan pak, kami itu sudah sangat mengurangi di depan umum," kata Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).
Hanya saja, dikatakan Dian pemberitaan mengenai pemblokiran rekening FPI menjadi ramai, menyusul komentar dari pihak FPI itu sendiri. Karena itu Dian memutuskan untuk tampil di publik memberikan penjelasan.
"Tetapi ini kemudian menjadi di-blowup di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacaun dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi," kata Dian.
Menurutnya pemblokiran rekening bagi PPATK bukan barang baru. Ia menyebut pemblokir rekening sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Tetapi, berbeda kasus saat pemblokiran rekening FPI.
Sebabnya, kata Dian, ada protes dari pihak FPI. Sementara berdasarkan pengalaman, tidak pernah ada pihak-pihak berkasus yang kemudian memprotes adanya pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK.
"Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile, kami padahal kalau membekukan rekening itu pekerjaan sehari-hari kalau bisa dikatakan, banyak sekali. Tapi memang tidak ada yang menyampaikan protes dan lain sebagainya," kata Dian.
"Dan biasa kalau kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana katakanlah narkoba, semua pihak terafiliasi terhadap narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis secara komprehensif ke mana saja rekening rekening ini," sambungnya.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengkritisi langkah Kepala PPATK Dian Ediana Rae terkait pemblokiran 92 rekening milik ormas FPI dan afiliasinya.
Baca Juga: Wanti-wanti Jelang Rizieq Sidang Offline, DPR: Semuanya Harus Menahan Diri
Arsul mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikut.
Sebab menurut Arsul, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikam penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi.
"Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI," kata Arsul dalam rapat Komisi III dengan PPATK, Rabu (24/3/2021).
Arsul kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.
"Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik," ujar Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Dean James Cetak Rekor di Liga Europa, Satu-satunya Pemain Indonesia yang Bisa
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
Terkini
-
KPK: Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Diduga Terima Rp 79,7 Miliar dari Kasus Dana Hibah
-
Mengenal Kapal Flotilla yang Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Tapi Disergap Tentara Israel
-
Bukan Mengada-Ada, Polisi Ungkap Alasan Kondom Jadi Bukti di Kasus Kematian Arya Daru
-
BRI Catat Serapan FLPP Tertinggi, Menteri PKP Apresiasi Dukungan untuk Rumah Subsidi
-
Kepala BGN: Dampak Program MBG Nyata, Tapi Tak Bisa Dilihat Instan
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Rocky Gerung: Program Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Racun karena Korupsi
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis