Suara.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada para bupati untuk menggunakan anggaran secara tepat guna.
"Jangan membelanjakan (semua) ini juga sudah sering saya sampaikan jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua semua, semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana," kata Jokowi ketika meresmikan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Jokowi mengingatkan tentang kondisi yang sedang dihadapi negara dan menekankan pentingnya konsolidasi anggaran.
"Konsolidasi anggaran artinya apa? rencana APBD harus dilihat betul-betul, yang biasanya nggak buka secara detail sekarang buka secara detail. Cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung."
Jokowi juga menekankan penggunaan anggaran harus dengan skala prioritas dan tidak memberikan semua anggaran ke dinas.
"Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Nanti tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan dikasih 10, 10, 10 persen, nggak akan jadi barang percaya saya. Nggak akan jadi barang," kata dia.
Menurut Jokowi, jika para bupati memberikan skala prioritas akan terlihat satu produk dari program strategisnya selama menjabat.
"Saya jalan kabupaten mulus semua 60-70 persen ke sana, beri ke kampung desa, semua rampung, tapi kalau diecer-ecer. Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, setahun hilang, dua tahun hilang, kok ngak kelihatan. Tahu-tahu udah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun nggak kelihatan apa-apa karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tuturnya.
Menurut Jokowi untuk kabupaten cukup dua prioritas program strategis saja, misalnya pembuatan sawah dan pembangunan pasar.
Baca Juga: Sebut Covid Melonjak Lagi di Eropa, Jokowi: Kita Alhamdulilah Sudah Turun
"Dua saja unggulan, dua saja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk maksimal, cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat," kata dia.
"Dua saja cukup beri prioritas, saya pingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana."
"Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana. 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua," kata dia.
Menurut Jokowi penganggaran harus fokus pada hal-hal yang esensial, yang benar-benar dibutuhkan.
"Sekali lagi, APBN terbatas, APBD terbatas. Jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit di bapak ibu, dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang," katanya.
Berita Terkait
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak