Senada dengan Jokowi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai aksi bom bunuh diri di Makassar sebagai tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama.
"Apa pun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri juga sangat merugikan orang lain," ujar Yaqut dikutip dari detikcom, Minggu (28/03).
Tindakan pencegahan tidak boleh kendur Sementara itu, Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan, menyampaikan bahwa peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendur dalam “melaksanakan protokol penanganan ekstremisme-kekerasan, baik di ranah pencegahan maupun penindakan.”
“Di tengah konsentrasi tinggi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi, perhatian pada penanganan ekstremisme-kekerasan tetap tidak boleh berkurang,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima DW Indonesia, Minggu (28/03) siang.
Selain itu SETARA Institute juga mendesak pemerintah dan elemen masyarakat sipil di daerah untuk saling bekerja sama dalam melakukan tindakan pencegahan ekstremisme-kekerasan salah satunya dengan membangun linkungan yang toleran dan inklusif.
“Penerimaan atas kebinnekaan merupakan prediktor utama bagi keberhasilan penanganan ekstremisme kekerasan dan bagi penguatan kebinekaan,” kata Halili.
Sebelumnya, bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar pada pukul 10.28 WITA pada Minggu (28/03).
Ledakan tersebut terjadi usai gelaran misa Minggu Palma selesai digelar di Gereja Katedral Makassar.
Pelaku bom bunuh diri diduga dilakukan dua orang dengan menggunakan sepeda motor. Akibat peristiwa ini, 14 orang mengalami luka-luka dan dua orang meninggal dunia.
Baca Juga: Terungkap! Bahan Peledak Bom Makassar: Bisa Dibeli Online
“Ada ledakan pagi ini, terjadi di depan pintu gerbang Gereja Katedral, tentunya dengan adanya ledakan tadi dari pihak kepolisian, jajaran hadir ke TKP. Setelah kita lakukan olah TKP, mendapatkan informasi bahwa ada dua orang pelaku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers, Minggu (28/03). rap/yp (dari berbagai sumber)
Berita Terkait
-
Terpapar Radikalisme via Medsos, Dua Anak di Langkat Terlibat Kasus Terorisme
-
Muncul Wacana TNI Mau Ikut Berantas Teroris, Kapolri Sigit: Ada Batasan yang Harus Dijaga
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Densus 88 Antiteror Polri Sebut Remaja Jakarta Paling Banyak Terpapar Paham Radikal
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP