Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyebut paham radikal tumbuh subur pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sehingga mengakibatkan banyak kasus intoleransi terjadi di era SBY.
"Semasa SBY menjadi Presiden, diakui bahwa paham radikal tumbuh subur dan seakan akan mendapat tempat di Indonesia," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/3/2021).
Selain mengakibatkan berkembangnya sikap intoleran, menjamur hoaks serta fitnah-fitnah pun turut menjadi hal yang lumrah akibat adanya paham radikal yang tidak dicegah ketika itu.
"Yang kasihan adalah masyarakat luas yang disuguhi informasi yang menyesatkan," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Rahmad, ketika organisasi radikal dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo, pihaknya mendeteksi kalau organisasi itu mencari tempat berlindung ke partai Demokrat. Menurutnya organisasi berpaham radikal itu merasa nyaman dengan Demokrat.
"Setidaknya, kelompok radikal itu merasa nyaman dengan Partai Demokrat. Apalagi jika dikasih ruang untuk masuk ke dalam legislatif, maka itu akan membahayakan masa depan Indonesia," tuturnya.
Karena itu lah, kata dia, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mau memimpin partai Demokrat. Menurutnya, Moeldoko berani mengambil resiko supaya Demokrat terhindar dari pengaruh-pengaruh radikal yang akan membahayakan masa depan bangsa dan negara.
Rahmad tidak masalah apabila isu adanya eks organisasi radikal di dalam tubuh partai berlambang mercy itu lantas dibantah oleh pendukung SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Tetapi ia hanya mengingatkan akan adanya fakta sejarah yang mengungkap kelompok radikal tengah berlindung di balik SBY.
Baca Juga: Gegara Ngoceh Ideologi, Hinca Tantang Moeldoko Nyanyi Mars Partai Demokrat
"Yang kami lihat adalah fakta sejarah dimana kelompok radikal saat ini berusaha mencari tempat berlindung dan kelihatannya kelompok radikal itu nyaman berada di belakang bayang-bayang SBY," tudingnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor
-
Nasib Adies Kadir di MK di Ujung Tanduk? MKMK Segera Putuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
-
Fakta Mengejutkan di Balik Tren Padel Jakarta: 185 Lapangan Tak Punya Izin Dasar
-
Kapan Pastinya THR ASN 2026 Cair? Ini Bocoran dari Menkeu Purbaya