Gelar Pengajian, AHY-SBY Didoakan usai KLB Moeldoko dkk Ditolak Pemerintah

Suara.com - Partai Demokrat menggelar pengajian dalam rangka doa dan zikir bersama di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021) petang. Doa bersama itu digelar dalam rangka menyambut dan menerima keputusan pemerintah yang menolak Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.

Pantauan Suara.com, doa bersama digelar sore hari usai Ketua Umum Agus Harimurti Yudhyono menyampaikan keterangan pers di lokasi yang sama. Sebelum menggelar doa, tampak sejumlah kader yang memasang spanduk AHY bertuliskan "Mimbar Doa untuk Keselamatan Bangsa dan Kejayaan Partai Demokrat".

Adapun dalam pembukaan doa bersama, salah satu ustaz menyampaikan harapan dan doanya bagi Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Agar ketua umum kita, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat tetap rendah hati dan bersyukur untuk memperkuat Partai Demokat ke depan," katanya, Rabu (31/3/2021).

AHY sebelumnya mengatakan keputusan pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, bukan hanya kabar baik bagi partai yang kini ia pimpin. Melainkan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.

Sebab, menurut AHY dengan menolak Partai Demokrat hasil KLB menandakan bahwa pemerintah telah menegakkan hukum secara adil.

"Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," kata AHY.

Statment AHY Usai KLB Ditolak

AHY sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, usai pemerintah memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Baca Juga: Hasil KLB Kubu Moeldoko Ditolak, AHY Berterima Kasih ke Jokowi

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demorkat, tidak lama setelah pengumuman pemerintag melalui Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," kata AHY.

AHY sekaligus menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan AD/ART tahun 2020.

"Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY.

Tak Penuhi Syarat

Untuk diketahui pemerintah resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Itu dikarenakan masih ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi.

Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melalui konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3/2021). 

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna. 

Yasonna mengatakan pihak Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat yang dimaksud di antaranya ialah kelengkapan dokumen fisik berupa perwakilan dari DPP, DPC. Serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.