Suara.com - Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan hingga kini belum ada pembicaraan dari internal partai terhadap peluang untuk merangkul Moeldoko maupun kubu kongres luar biasa (KLB). Ini menyusul keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan mereka KLB Deli Serdang.
Adapun pernyataan Rachland Nashidik yang membuka peluang terhadap Moeldoko, dikatakan Herman masih sebatas pendapat pribadi.
"Ya saya kira masih pendapat pribadi ya. Jadi kami belum ada pembicaraan apapun di institusi partai. Oleh karenanya pendapat pribadi dan lain sebagainya tentu itu adalah dinamika dari situaai yang terjadi di akhir-akhir ini," kata Herman di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (1/4/2021).
Herman mengatakan tentunya banyak hal yang harus menjadi pertimbangan terkait apakah ada peluang Moeldoko bergabung atau tidak. Kendati begitu, Herman menegaskan belum ada arah pembicaraan mengenai hal tersebut.
"Oleh karenanya sangat banyak pertimbangan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Sehingga kami belum memikirkan sampai ke arah sana," kata Herman.
Sebelumnya, Partai Demokrat akan menerima jika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin bergabung menjadi anggota di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal tersebut disampaikan Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Rachland Nashidik menyampaikan hal tersebut melalui cuitan di akun twitternya.
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," tulis akun Rachland Nashidik @RachlanNashidik, Rabu (31/3/2021).
Dia pun menyatakan, bahwa Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief juga akan membantu Moeldoko jika ingin berkontestasi dalam pesta demokrasi.
Baca Juga: Hasil KLB Partai Demokrat Ditolak, 4 Ketua DPC di Sulsel Didepak
"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!," demikian cuitan Rachland Nashidik.
Sebelumnya, pemerintah menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang yang menobatkan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM atua Menkumham Yasonna Laoly saat memberikan keterangan pers.
Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna H Laoly.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polisi Lepas Maling Motor di Cikarang Langgar Prosedur? Ini Kata Propam
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026