Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku dongkol dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kisruh Partai Demokrat.
Pasalnya, banyak yang mencurigai dia membela kubu Moeldoko dan pihak AHY menuding prahara Partai Demokrat diintervensi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Yasonna Laoly saat berbincang-bincang dalam program Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).
"Banyak orang sebelumnya mengira dalam kisruh Partai Demokrat yang akan menang adalah Jenderal Moeldoko. Kenapa, karena beliau orang istana, kepala KSP, dan perkara harus diputuskan Menkumham yang notabenenya adalah pembantu presiden," pantik Karni Ilyas seperti dikutip Suara.com.
Yasonna Laoly merespons dengan menyinggung awal mula munculnya berbagai tudingan itu. Dia menyinggung beberapa politisi Partai Demokrat.
"Saya sudah sampaikan pada saat pak SBY, atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY. Bahkan AHY sebagai Ketua Umum mengirim surat ke istana, kita itu sudah sebetulnya dongkol banget," tegas Yasonna Laoly.
"Dicatutlah nama saya. Dia bilang itu ada (pertemuan) Menkumham dan Moeldoko," tambahnya.
Yasonna Laoly menegaskan, dirinya memang kerap bertemu Istana dengan Moeldoko tetapi tidak pernah membicarakan hal itu.
Menkumham lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelesaian prahara Partai Demokrat tentu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Nyanyi Yel-yel Bikin Lapak Pasar Ini Langsung Ramai, Toko Sebelah Insecure
"Saya sudah katakan sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai politik. Dua yang harus dirujuk, UU Nomor 2 tahun 2008 dan UU Nomor 2 tahun 2011 yang merujuk AD/ART partai politik tersebut," katanya.
Meski begitu, Yasonna Laoly menyayangkan kubu AHY sudah ribut terlebih dulu dan menuding-nuding pihaknya melakukan intervensi dan sebagainya.
"Saya katakan, kami akan konsisten, tapi jangan dong belum belum, bahkan belum ada KLB, sudah ribut menuding-nuding kita," tukas Yasonna Laoly.
"Kalau dari sisi gondoknya ya AHY pasti itu. Tudingan-tudingan tak beralasan. Tapi kita mau tunjukkan kita ini netral, makanya saya umumkan, saya menyesalkan tudingan-tudingan intervensi pemerintah," sambungnya.
Tudingan tersebut menurut Yasonna Laoly merupakan bentuk dari ketidakdewasaan dalam mengelola partai politik.
Pasalnya, apabila ada masalah internal partai, terlebih dahulu harus dilakukan konsolidasi menyeluruh.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah