Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku dongkol dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kisruh Partai Demokrat.
Pasalnya, banyak yang mencurigai dia membela kubu Moeldoko dan pihak AHY menuding prahara Partai Demokrat diintervensi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Yasonna Laoly saat berbincang-bincang dalam program Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).
"Banyak orang sebelumnya mengira dalam kisruh Partai Demokrat yang akan menang adalah Jenderal Moeldoko. Kenapa, karena beliau orang istana, kepala KSP, dan perkara harus diputuskan Menkumham yang notabenenya adalah pembantu presiden," pantik Karni Ilyas seperti dikutip Suara.com.
Yasonna Laoly merespons dengan menyinggung awal mula munculnya berbagai tudingan itu. Dia menyinggung beberapa politisi Partai Demokrat.
"Saya sudah sampaikan pada saat pak SBY, atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY. Bahkan AHY sebagai Ketua Umum mengirim surat ke istana, kita itu sudah sebetulnya dongkol banget," tegas Yasonna Laoly.
"Dicatutlah nama saya. Dia bilang itu ada (pertemuan) Menkumham dan Moeldoko," tambahnya.
Yasonna Laoly menegaskan, dirinya memang kerap bertemu Istana dengan Moeldoko tetapi tidak pernah membicarakan hal itu.
Menkumham lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelesaian prahara Partai Demokrat tentu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Nyanyi Yel-yel Bikin Lapak Pasar Ini Langsung Ramai, Toko Sebelah Insecure
"Saya sudah katakan sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai politik. Dua yang harus dirujuk, UU Nomor 2 tahun 2008 dan UU Nomor 2 tahun 2011 yang merujuk AD/ART partai politik tersebut," katanya.
Meski begitu, Yasonna Laoly menyayangkan kubu AHY sudah ribut terlebih dulu dan menuding-nuding pihaknya melakukan intervensi dan sebagainya.
"Saya katakan, kami akan konsisten, tapi jangan dong belum belum, bahkan belum ada KLB, sudah ribut menuding-nuding kita," tukas Yasonna Laoly.
"Kalau dari sisi gondoknya ya AHY pasti itu. Tudingan-tudingan tak beralasan. Tapi kita mau tunjukkan kita ini netral, makanya saya umumkan, saya menyesalkan tudingan-tudingan intervensi pemerintah," sambungnya.
Tudingan tersebut menurut Yasonna Laoly merupakan bentuk dari ketidakdewasaan dalam mengelola partai politik.
Pasalnya, apabila ada masalah internal partai, terlebih dahulu harus dilakukan konsolidasi menyeluruh.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Babak Baru Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan Hari Ini?
-
Tim Forensik Polri Sita Barang Bukti Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Termasuk CCTV
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S