Rencana Biden Ajukan Proposal Infrastruktur 2 Triliun Dolar Tuai Tantangan

Suara.com - Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini mengumumkan rencana pengeluaran senilai 2 triliun dolar AS yang bertujuan untuk memodernisasi jalan raya dan jembatan di Amerika. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan menghadapi kendala di Kongres.

Dilansir dari VOA Indonesia, rencana infrastruktur yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden memberikan gambaran luas tentang apa yang yang sebenarnya dianggap sebagai infrastruktur.

Proposal itu tidak hanya untuk memperbaiki jalan raya dan jembatan tetapi juga untuk membangun ketersediaan yang luas sambungan Internet dan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim.

Menteri Transportasi Pete Buttigieg memberikan penjelasan ketika berbicara dalam acara ABC “This Week.”

“Menurut saya, ini adalah momen sekali seumur hidup. “Menurut saya, ini adalah momen sekali seumur hidup. Saya kira dalam 50 tahun ke depan kita tidak akan melihat kesempatan lain ketika kita menghadapi kombinasi kebutuhan yang nyata, kepentingan bipartisan, ketidaksabaran yang meluas dan presiden yang sangat mendukung dan berkomitmen tidak hanya pada infrastruktur itu sendiri, tetapi juga pada lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan,” jelasnya.

Paket rencana penciptaan lapangan pekerjaan itu termasuk membangun tenaga kerja di bidang energi bersih dan meningkatkan perawatan kesehatan sebagai sebuah profesi.

Para pemimpin Partai Republik mengatakan proposal itu terlalu besar. Paket tersebut merencanakan pembangunan jaringan 500.000 stasiun pengisian mobil listrik selambatnya tahun 2030.

Senator Roy Blunt dari Partai Republik menyampaikan pendapatnya dalam acara jaringan televisi ABC “This Week.”

“Ketika orang berpikir tentang infrastruktur, mereka memikirkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Itu semua merupakan bagian yang sangat kecil dari apa yang mereka sebut sebagai paket infrastruktur itu,” kata Sen. Roy Blunt.

Baca Juga: Gedung Putih Sebut Joe Biden Tak Berniat Ketemu Kim Jong Un

Bagaimana membiayai paket itu juga menjadi masalah. Paket itu mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan, yang menurut Partai Republik mereka tentang.

RUU itu kini sedang dibahas oleh Kongres dan para pemimpin Partai Demokrat sebagai fraksi mayoritas bertujuan untuk membawanya ke meja presiden untuk ditandatangani sebagai undang-undang dalam beberapa bulan mendatang.

Paket itu akan menjadi ujian persatuan Partai Demokrat: Jika Biden tidak bisa mendapatkan dukungan dari Partai Republik, dia akan membutuhkan dukungan dari setiap senator Demokrat di Senat yang kekuatannya seimbang dengan Partai Republik, plus suara Wakil Presiden untuk menggolkan rencana infrastruktur ini.