Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak pejabat partai yang berkuasa untuk melakukan pekerjaan dan pengorbanan Arduous March (Maret yang Berat) lain, seraya menghubungkan krisis ekonomi saat ini dengan periode kelaparan dan bencana pada 1990-an itu, media pemerintah melaporkan pada Jumat (9/4/2021).
Arduous March adalah istilah yang diadopsi oleh para pejabat untuk mengumpulkan warga selama kelaparan yang menewaskan sebanyak 3 juta warga Korea Utara setelah jatuhnya Uni Soviet, yang telah menjadi pendukung utama pendiri komunis Pyongyang.
Periode ini sering dibicarakan sebagai peristiwa bersejarah, tetapi perbandingan Kim dengan masalah saat ini muncul setelah dia awal pekan ini mengatakan negara itu menghadapi "situasi terburuk yang pernah ada."
Komentarnya dibuat dalam pidatonya pada Kamis (8/4) pada penutupan konferensi untuk pejabat Partai Pekerja Korea (WPK) tingkat rendah, di mana dia telah mendesak mereka untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ekonomi lima tahun baru negara itu, yang diadopsi pada kongres partai pada Januari.
"Saya memutuskan untuk meminta organisasi WPK di semua tingkatan ... untuk melakukan 'Arduous March' yang lebih sulit untuk meringankan rakyat kita dari kesulitan, sekalipun kecil," kata Kim, menurut laporan kantor berita negara KCNA.
Partai harus menghargai kesetiaan rakyat dan menjadi "pelayan" sejati bagi mereka, katanya.
Korea Utara belum melaporkan satu kasus pun yang dikonfirmasi soal virus corona baru, tetapi pejabat Amerika dan Korea Selatan meragukan anggapan bahwa Korut telah lolos dari COVID-19.
Negara itu mengakhiri hampir semua perjalanan lintas batas, membatasi perdagangan, dan memberlakukan pembatasan lain untuk mencegah wabah.
Langkah-langkah itu, dikombinasikan dengan sanksi internasional yang sedang berlangsung yang diberlakukan atas senjata nuklir Korea Utara dan program rudal balistik, telah merugikan ekonomi negara dan meningkatkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Jarang Terjadi, Kim Jong Un Akui Korea Utara Hadapi Situasi Terburuk
Panel ahli independen yang memantau sanksi PBB baru-baru ini melaporkan bahwa kelompok bantuan internasional sedang berjuang untuk menjangkau wanita dan anak-anak yang rentan di Korea Utara karena penguncian pandemi, menyebabkan ratusan ribu orang berpotensi tanpa akses ke nutrisi yang dibutuhkan.
Seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara merilis pernyataan pada Selasa (6/4)yang menyangkal bahwa ada anak yang menghadapi kekurangan gizi, dan bahwa laporan semacam itu bertujuan untuk menodai citra negara. (Reuters/Antara)
Berita Terkait
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Gak Usah Takut, Saya Udah Jago!' Gebrakan Kontroversial Menkeu Purbaya Jamin RI Aman dari Krisis
-
Viral Jejak Kim Jong Un Dihapus Usai Bertemu Putin di China, Bawa Toilet ke Luar Negeri!
-
Bangga Prabowo Subianto Berdiri Sejajar Macan Dunia, Titiek Soeharto Malah Digoda Netizen
-
Prabowo Sejajar Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China, Apa Maknanya?
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Sodorkan Bukti Baru ke Polisi, Keluarga Arya Daru Ngotot Kasus Dibuka Lagi: Ada Kejanggalan?
-
Korupsi Kuota Haji, KPK: Biro Travel Kembalikan Uang Hampir Rp 100 Miliar
-
Periksa Wakil Bupati Mempawah, KPK Cecar Soal Produk Hukum Terkait Pembangunan Jalan
-
Ketua KPK Usul Pasal Gratifikasi Dihaspuskan dari UU Korupsi, Begini Alasannya
-
Heboh Bjorka Asli Ngamuk Bocorkan Data Polri, Publik: Lagi Sok-sokan, Mending Tangkap Fufufafa!
-
Ketua KPK Pastikan Akan Memanggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi Iklan BJB, Tapi...
-
Pola Makan Tak Berkelanjutan Jadi Ancaman bagi Iklim dan Kemanusiaan: Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Rocky Gerung Nilai Pertemuan Prabowo-Jokowi di Kertanegara Bukan Sekedar Kangen-Kangenan, Tapi
-
Momen Prabowo Rampas Rp 7 Triliun Aset Koruptor Timah, Harta Karun 'Tanah Jarang' Jadi Sorotan
-
Sudah Ada 10 Lokasi Keracunan MBG di Jakarta, Sebagian Besar Disebabkan karena Ini