Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendesak pejabat partai yang berkuasa untuk melakukan pekerjaan dan pengorbanan Arduous March (Maret yang Berat) lain, seraya menghubungkan krisis ekonomi saat ini dengan periode kelaparan dan bencana pada 1990-an itu, media pemerintah melaporkan pada Jumat (9/4/2021).
Arduous March adalah istilah yang diadopsi oleh para pejabat untuk mengumpulkan warga selama kelaparan yang menewaskan sebanyak 3 juta warga Korea Utara setelah jatuhnya Uni Soviet, yang telah menjadi pendukung utama pendiri komunis Pyongyang.
Periode ini sering dibicarakan sebagai peristiwa bersejarah, tetapi perbandingan Kim dengan masalah saat ini muncul setelah dia awal pekan ini mengatakan negara itu menghadapi "situasi terburuk yang pernah ada."
Komentarnya dibuat dalam pidatonya pada Kamis (8/4) pada penutupan konferensi untuk pejabat Partai Pekerja Korea (WPK) tingkat rendah, di mana dia telah mendesak mereka untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ekonomi lima tahun baru negara itu, yang diadopsi pada kongres partai pada Januari.
"Saya memutuskan untuk meminta organisasi WPK di semua tingkatan ... untuk melakukan 'Arduous March' yang lebih sulit untuk meringankan rakyat kita dari kesulitan, sekalipun kecil," kata Kim, menurut laporan kantor berita negara KCNA.
Partai harus menghargai kesetiaan rakyat dan menjadi "pelayan" sejati bagi mereka, katanya.
Korea Utara belum melaporkan satu kasus pun yang dikonfirmasi soal virus corona baru, tetapi pejabat Amerika dan Korea Selatan meragukan anggapan bahwa Korut telah lolos dari COVID-19.
Negara itu mengakhiri hampir semua perjalanan lintas batas, membatasi perdagangan, dan memberlakukan pembatasan lain untuk mencegah wabah.
Langkah-langkah itu, dikombinasikan dengan sanksi internasional yang sedang berlangsung yang diberlakukan atas senjata nuklir Korea Utara dan program rudal balistik, telah merugikan ekonomi negara dan meningkatkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Jarang Terjadi, Kim Jong Un Akui Korea Utara Hadapi Situasi Terburuk
Panel ahli independen yang memantau sanksi PBB baru-baru ini melaporkan bahwa kelompok bantuan internasional sedang berjuang untuk menjangkau wanita dan anak-anak yang rentan di Korea Utara karena penguncian pandemi, menyebabkan ratusan ribu orang berpotensi tanpa akses ke nutrisi yang dibutuhkan.
Seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara merilis pernyataan pada Selasa (6/4)yang menyangkal bahwa ada anak yang menghadapi kekurangan gizi, dan bahwa laporan semacam itu bertujuan untuk menodai citra negara. (Reuters/Antara)
Berita Terkait
-
Korea Utara Sebut Serangan di Venezuela Jadi Contoh Sifat Jahat dan Biadab Amerika Serikat
-
Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Tidak Lama Setelah Serangan AS ke Venezuela
-
Hajar Belanda, Korea Utara Juara Piala Dunia U-17 Putri 2025
-
Anak Menkeu Purbaya Sarankan Investasi Bitcoin untuk Hadapi Krisis Ekonomi 2027: Apa Kelebihannya?
-
Misteri Lawatan Trump ke Asia: Sinyal Kejutan dari Korut, Kim Jong Un Sudah Menanti?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus