Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani, selalu turun langsung ke lapangan tanpa pandang hari dan waktu, di setiap bencana terjadi di Tanah Air. Ia ingin memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat merupakan tugas setiap anggota Kabinet Indonesia Maju, terlebih di saat bencana.
Menurutnya, untuk terjun ke lokasi bencana membutuhkan stamina dan fisik yang prima, sehingga komando di lapangan tidak main-main. Rakyat menjadi taruhan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta kepastian.
Di lokasi bencana, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa bekerja sendirian melainkan menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pilar dan potensi kesejahteraan sosial.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Kemensos menangani usai masa tanggap daurat bencana dan tak sekadar memberikan bantuan sosial, melainkan ada Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan trauma healing bagi korban bencana.
Dari setiap kunjungan ke lokasi bencana, Risma selalu mengajak pihak terkait untuk bekerja all out, cepat, mengutamakan pemenuhan kebutuhan permakanan korban bencana, serta berkoordinasi dengan Pemda setempat.
Kemensos sudah bekerja all out, cepat, mengutamakan pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta berkoordinasi dengan Pemda. Maka, patut disayangkan, jika sikap tegas dan serius Mensos disalahpahami padahal sedang menjalankan tugas negara.
Kepada seluruh jajaran di Kemensos, Mensos memberikan sinyal tegas sejak 23 Desember 2020 usai dilantik langsung ‘blusukan’ ke pemulung di kolong jembatan.
Terlebih saat bencana, bukan ‘marah-marah’ melainkan memotivasi agar Tagana gerak cepat mendirikan Dapur Umum (DU) supaya segera memenuhi konsumsi korban bencana yang secara psikologis sedang tidak stabil dan rapuh jiwanya.
Dari setiap bencana yang menjadi korban adalah para lanjut usia (lansia), balita, anak-anak, perempuan, ibu hamil, serta penyandang disabiltas yang membutuhkan bantuan dengan cepat.
Baca Juga: Banjir Bandang di Bima, Kemensos Kirim Bantuan Logistik Beberapa Tahap
Bukan kontraproduktif dan membuat ‘kegaduhan’ dengan hal-hal tidak prinsip dan fundamental. Kemensos ada di setiap bencana di ujung negeri, bukti negara hadir!
Berita Terkait
-
Viral Foto 'Adem' Risma Menginap Bareng Biarawati di NTT, Publik Terharu
-
Mensos Risma Bawa Artis ke Lokasi Bencana NTT, Pada Ngemper di Pesawat
-
Bawa Bantuan, Mensos Kembali Kunjungi 2 Lokasi Terdampak Bencana di NTT
-
Kunjungi Lokasi Bencana, Risma Mendarat di Bandara Fransiscus Xaverius Seda
-
Aksi Marah-Marah Risma saat Kunjungi Korban Banjir NTT Dapat Kritik Pedas
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri