Pemerintahan Jokowi Dianggap Lemah Atasi Ekonomi, Korupsi dan Covid-19

Suara.com - Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOpi) mengemukakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) paling lemah dalam sektor ekonomi, persoalan korupsi dan mengatasi Covid-19. Namun, responden juga menilai jika Presiden Jokowi menjadi sosok yang paling mumpuni mengatasi kelemahan itu. 

Kelemahan pada sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dipilih oleh 16,8 persen responden. Sementara, untuk posisi kedua diduduki oleh budaya korupsi yang dipilih sebagai kelemahan pemerintahan saat ini oleh 12,3 persen responden. 

"Lalu mengatasi Covid-19 nomor 3," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo saat memaparkan hasil survei secara virtual, Senin (12/4/2021). 

Adapun kelemahan lainnya yang dipilih responden ialah pengangguran (5,7 persen), kurang tegas/teliti (5,1 persen), mendahulukan masalah politik (3,6 persen), pendidikan (3,2 persen), hingga kurang mendengarkan rakyat (3,1 persen). 

Baca Juga: CEK FAKTA: KIB Bersama KIR Akhirnya Deklarasi Prabowo dan Ganjar Jadi Capres-Cawapres 2024

Setelah itu, 1.260 responden diberikan pertanyaan lanjutan yakni siapa tokoh yang dapat menangani kelemahan pemerintah. Sebanyak 32,6 persen responden memilih Presiden Jokowi. 

Kata Kunto, itu menjadi hal lumrah karena kebiasaan responden yang memberikan jawaban yang normatif. 

"Well, ini khas dari jawaban responden Indonesia yang pertama sangat normatif dan yang kedua mereka punya penghargaan yang sangat tinggi terhadap presiden jadi ini akan selalu muncul," ujarnya. 

Sementara untuk tokoh selanjutnya, sebanyak 14,1 persen responden memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap mampu menangani permasalahan pemerintah.

Sedangkan, 10 persen responden lainnya menunjuk pemerintah sendiri lah yang sanggup menyelesaikan masalah.

Baca Juga: Pengendara Motor Ugal-ugalan Hampir Tabrak Mobil Presiden Jokowi

Survei itu digelar pada periode 29 Maret hingga 4 April 2021. Metode yang digunakan yakni telesurvei kepada responden yang tersebar di 34 provinsi.