Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap efektifnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sambil berseloroh, Ganjar lebih memilih untuk berkelahi ketimbang ada oknum yang hendak merusak pemerintahan dengan praktik korupsi.
Ganjar mengatakan, kalau KPK getol melakukan penyuluhan anti korupsi kepada ASN. Selain itu, KPK juga kerap melakukan pendampingan untuk urusan 'duit'.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam 'Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022' yang bertemakan Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Kenapa penyuluh anti korupsi ini penting dan ini bagian dari seleksi dari ASN-ASN dan juga melibatkan masyarakat yang mereka punya integritas sehingga mereka menjadi virus yang kita suntikan seperti vaksinasi ke dalam sistem yang memang harus berubah dalam jangka panjang," kata Ganjar.
Penyuluhan serta pendampingan KPK tersebut membuahkan hasil. Ganjar mengungkapkan praktik sogok saat pengesahan APBD pun sudah tidak ada lagi.
"Tentu saja dampak dari perjalanan panjang ini adalah pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf Pak, tidak ada lagi itu. Lebih baik kita berkelahi saja daripada hanya soal seperti itu," ungkapnya.
Ganjar pun menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap KPK yang mau membantunya dalam urusan pendampingan di pemerintahan.
Menurut Ganjar, pelibatan KPK itu menjadi salah satu strateginya apabila melihat komunikasi soal anggaran yang mandek.
"Dengan duduknya KPK mendampingi ternyata semua proses itu berjalan dengan lancar. Karena saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat," tuturnya.
Baca Juga: Petugas Damkar di Depok Kena SP, Usai Bongkar Korupsi di Kantornya
"Malah prosesnya tidak ada lagi yang dibawah meja, tidak ada lagi yang di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja."
Berita Terkait
-
Petugas Damkar di Depok Kena SP, Usai Bongkar Korupsi di Kantornya
-
Menko Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Bisa Hilangkan Praktik Korupsi
-
Larangan Mudik Lebaran 2021, Ini 3 Skenario yang Disiapkan Pemprov Jateng
-
Cara Sri Mulyani Jauhi Kemenkeu dari Praktik Korupsi
-
Moeldoko: Jokowi Selalu Mengulang-ulang, Ingatkan Menteri Agar Tak Korupsi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri