Fraksi PKS di Komisi IX DPR Tak Ikut Uji Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan, bahwa kelompok Fraksi PKS tidak ikut menjadi relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara seperti sebagian anggota DPR lain di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu (14/4/2021) hari ini.

Mufidayati mengatakan, ia bersama tiga orang anggota PKS lain di Komisi IX seperti Adang Sudrajat, Netty Prasetiyani dan Alifuddin sudah ikut program pemerintah menggunakan Vaksin Sinovac.

"Saya tidak ikutan, jadi saya tidak tahu, karena saya sudah vaksin dua dosis di DPR. Kalau Poksi PKS sudah pada vaksin dan ada yang penyintas juga, jadi gak bisa ikutan, semua Poksi PKS juga sedang di dapil masing-masing," kata Mufidayati saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).

Selain PKS, Poksi PDI Perjuangan di Komisi IX juga tidak ikut ke RSPAD hari ini, Charles Honoris bahkan mengatakan tidak ikut uji klinis karena belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," kata Charles.

Diketahui, sejumlah anggota DPR RI dan pejabat menyumbangkan darahnya untuk jadi relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021).

Pantauan Suara.com, beberapa anggota DPR yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu, Anggota Komisi IX Saleh Daulay dan Melki Laka Lena, hingga Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Sementara, BPOM dalam rapat bersama DPR pekan lalu menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.

Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.

Baca Juga: Pimpinan DPR Klaim BPOM Persilakan Uji Klinis Tahap II Vaksin Nusantara