Suara.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo tentang wacana perombakan kabinet yang belakangan ini mencuat.
Ia mengingatkan perombakan kabinet merupakan prerogatif presiden dan perombakan kabinet adalah peristiwa biasa laiknya pergantian pemain sepakbola saat pertandingan.
“Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisir,” kata dia, Rabu kemarin.
Ia menyebut perombakan kabinet merupakan peristiwa biasa yang mirip dengan pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
“Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja,” ujar dia.
Terkait isu itu, wakil ketua umum PPP menegaskan perombakan kabinet merupakan prerogatif Presiden.
Oleh karena itu, ia meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
Sejauh ini, kata dia, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet karena perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Perombakan kabinet, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
Baca Juga: Isu Nadiem Mau Diganti, Pengamat Sarankan Mendikbud Diisi dari Muhammadiyah
“Tidak ada penawaran kursi baru. Soal posisi kabinet, baik dari partai-partai politik maupun profesional itu sudah tetap,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa yang masuk di kabinet sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan belum ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet dengan presiden.
“Belum, belum (ada komunikasi),” kata dia di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Presiden agar menjadikan perombakan kabinet sebagai momen berbenah dan tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu.
“Saya kira Presiden punya hak prerogatif (untuk merombak) kita serahkan ke presiden. Yang penting, isu-isu perombakan ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana orang-orang yang terpilih memang punya kredibilitas dan memadai,” kata dia.
Berita Terkait
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Kaleidoskop 2025: Jejak Tiga Kali Reshuffle Kabinet di Pemerintahan Prabowo
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji