Suara.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo tentang wacana perombakan kabinet yang belakangan ini mencuat.
Ia mengingatkan perombakan kabinet merupakan prerogatif presiden dan perombakan kabinet adalah peristiwa biasa laiknya pergantian pemain sepakbola saat pertandingan.
“Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisir,” kata dia, Rabu kemarin.
Ia menyebut perombakan kabinet merupakan peristiwa biasa yang mirip dengan pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
“Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja,” ujar dia.
Terkait isu itu, wakil ketua umum PPP menegaskan perombakan kabinet merupakan prerogatif Presiden.
Oleh karena itu, ia meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
Sejauh ini, kata dia, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet karena perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Perombakan kabinet, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
Baca Juga: Isu Nadiem Mau Diganti, Pengamat Sarankan Mendikbud Diisi dari Muhammadiyah
“Tidak ada penawaran kursi baru. Soal posisi kabinet, baik dari partai-partai politik maupun profesional itu sudah tetap,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa yang masuk di kabinet sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan belum ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet dengan presiden.
“Belum, belum (ada komunikasi),” kata dia di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Presiden agar menjadikan perombakan kabinet sebagai momen berbenah dan tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu.
“Saya kira Presiden punya hak prerogatif (untuk merombak) kita serahkan ke presiden. Yang penting, isu-isu perombakan ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana orang-orang yang terpilih memang punya kredibilitas dan memadai,” kata dia.
Berita Terkait
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
'Nanti Diedit-edit!' Arsul Sani Pamer Ijazah S3 Asli, Tapi Takut Difoto Wartawan
-
Dituduh Pakai Ijazah Palsu, Hakim MK Arsul Sani Buka Suara: Nanti Diedit-edit, Saya Pusing
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!