Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Wiku Adisasmito meminta tim peneliti Vaksin Nusantara gagasan Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti hasil evaluasi dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Wiku menegaskan semua vaksin yang digunakan di Indonesia harus mendapat izin dari BPOM, jika BPOM belum merestui maka pemerintah juga tidak akan mendukung.
"Diharapkan tim pengembang vaksin nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat terselesaikan," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/4/2021).
Wiku juga menyebut Indonesia hanya menjadi tempat uji klinis bagi Vaksin Nusantara yang didominasi oleh peneliti asing dari Amerika.
"Vaksin nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika, dan diujicobakan di Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, BPOM mengungkap bahwa mayoritas peneliti dan bahan komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara bukan berasal dari Indonesia, melainkan mayoritas berasal dari Amerika Serikat.
Hal ini berbeda dari klaim yang selama ini digaungkan oleh sejumlah politisi bahwa ini adalah vaksin buatan anak bangsa.
"Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini di Import dari USA, seperti antigen, GMCSF, medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan," ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito, dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Rabu (14/4) kemarin.
Selain itu, BPOM menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Baca Juga: Pemerintah: Vaksin Nusantara Bukan Produk Indonesia, Tapi Amerika Serikat
Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini