Suara.com - Mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari ikut menjadi relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis (15/3/2021). Namun dukungan Siti dan sejumlah tokoh dalam rangkaian vaksinasi Vaksin Nusantara tersebut dianggap tak berpengaruh.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, riset atau uji klinis bukan lah masalah politik atau sosial ekonomi. Menurutnya, riset harus berbasis kepada sains.
"Riset tuh harus berbasis sains. Mau berapa pun mantan menteri yang mendukung, mau mantan menteri kesehatan atau mantan presiden sekali pun riset tidak bisa dikendalikan dengan dukung mendukung," kata Dicky saat dihubungi, Kamis.
Dicky mengatakan, proses uji klinis produk kesehatan seperti vaksin atau obat-obatan tidak boleh dibawa ke ranah politik. Menurutnya, dalam penelitian harus diutama kejujuran dan transparansi.
"Kejujuran dan transparansi harus dijaga betul di dunia ini. Ini tidak boleh dibawa ke ranah politik atau ekonomi ini harus di riset vaksin obat yaitu harus di lead oleh sains itu sendiri dijaganya dengan itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Dicky menilai jika rangkaian vaksin Nusantara terus dilakukan maka tidak bisa digunakan sebagai strategi kesehatan masyarakat. Pasalnya semua pengujian klinis harus ikuti dan taat terhadap aturan.
"Ujinya harus jelas secara prosedur etika ilmiah dan juga metodeloginya regulator salah satunya kan ini BPOM," tuturnya.
Siti Fadilah Vaksin Nusantara
Sebelumnya, eks Menkes Siti Fadilah sudah jalani vaksinasi Covid Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (15/4). Siti jalani rangkaian vaksinasi pagi tadi disambut langsung oleh mantan menkes era Jokowi Terawan Agus Putranto.
Baca Juga: Dinilai Tak Ikuti Aturan, Epidemiolog Minta Nama Vaksin Nusantara Diganti
Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Albertus Budi Sulistya mengatakan, Siti datang ke RSPAD sekira pukul 09.30 WIB. Ia datang untuk diambil sampel darahnya.
"Ada beliau (Siti Fadilah) ada, hadir. Jam 09.30 WIB," kata Budi saat dihubungi wartawan.
Budi mengatakan, proses vaksinasi atau pengambilan sampel setiap harinya masih berlangsung. Menurutnya, dalam sehari ada 30 orang yang diambil sampel guna kepentingan vaksinasi Nusantara.
"Intinya bahwa penelitian itu sama dengan penelitian mahasiswa S3 atau penelitian eksperimental yang lain, itu kan bisa aja dilaksanakan asal ada etical clereance, atau izin etik," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah