Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut data berbasis penginderaan jauh penting untuk mempercepat kesejahteraan sosial, khususnya mendukung penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program yang sejalan dengan prinsip pembangunan.
Hal tersebut diungkap Risma terkait dengan sinergitas antara Kementerian Sosial dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk pengembangan sains dan teknologi dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sosial.
“Kerja sama dengan LAPAN untuk mendukung penyediaan data berbasis penginderaan jarak jauh guna mendukung penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program sesuai salah satu prinsip pembangunan yaitu tematik, holistik, integratif serta spasial,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di kantor Lapan, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
Kerjasama Kemensos dan LAPAN sangat strategis dan seharusnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa berjalan lebih baik, efektif, serta efisien.
Data dan informasi yang berbasis penginderaan jarak jauh dari LAPAN, kata Risma, mempermudah pengambilan keputusan secara cepat dan tepat terkait mitigasi bencana, bantuan sosial dan dukungan analisis kondisi lingkungan.
Kemensos mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait data penduduk dengan status sosial ekonomi terendah, sehingga dengan data penginderaan jauh bisa memperkaya DTKS dan bisa lebih akurat.
“Data penginderaan jauh membantu pemetaan wilayah kemiskinan, kondisi lingkungan keluarga miskin tinggal, serta pemetaan potensi yang bisa dikembangkan,” ungkapnya.
Data berbasis penginderaan jauh, juga bisa digunakan dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu pemetaan lokasi KAT, melihat ketersediaan akses, serta kondisi sebelum dan sesudah program pemberdayaan.
Secara teknis menggunkaan pemanfaatan titik koordinat dengan jarak hingga setengah meter.
Baca Juga: Awal Ramadan, Kemensos Salurkan Bantuan Tunai Rp 6,53 Triliun untuk KPM
"Data permukaan bisa dipotret dengan citra satelit hingga jarak setengah meter terkait kondisi dan menjadi data bahan pengambilan kebijakan, " sambung Risma.
Kepala LAPAN, Thomas Djamaludin, menyatakan bila citra satelit kurang menangkap data permukaan akan menggunakan peswat tanpa awak atau drone.
"Untuk di Papua yang berawan citra satelit kurang menangkap, maka akan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone, " tandas Thomas.
Berita Terkait
-
Awal Ramadan, Kemensos Salurkan Bantuan Tunai Rp 6,53 Triliun untuk KPM
-
Mitigasi Bencana, Mensos Soroti Pentingnya Pembangunan Fisik dan Persiapan
-
6 Ahli Waris Perintis Kemerdekaan Terima Penghargaan Satya Lencana
-
Penuhi Kebutuhan Kelompok Rentan Terdampak Bencana, Ini Upaya Kemensos
-
Implementasi CRPD, Kemensos Gelar Pertemuan Tim Koordinasi Nasional
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha