Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan belum ada undangan dari Istana kepada pimpinan DPR untuk hadir dalam pelantikan menteri baru. Jawaban Azis itu mengkonfirmasi kabar terkait perombakan kabinet atau reshuffle yang diisukan terjadi dalam waktu dekat.
Diketahui, sebagai salah satu pimpinan di Parlemen menjadi hal lumrah apabila kemudian Istana mengundang DPR hadir dalam acara kenegaraan, semisal pelantikan menteri. Namun, Azis menegaskan tidak ada undangan apapun terkait hal tersebut.
"Belum, saya belum terima sampai siang ini. Belum ada undangan, belum ada pemberitahuan dan biasanya kalau diundang karena pandemi hanya ketua lembaga," kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Azis mengatakan kemungkinan besar jika acara pelantikan terlaksana maka yang diundang hanya Ketua DPR Puan Maharani, mengingat situasi pandemi yang membatasi jumlah kehadiran. Tetapi kata Azis, undangan serupa yang ditujukan kepada Puan juga belum ada.
"Karena pandemi ya mungkin Ibu Puan, saya gak tahu. Belum ada," kata Azis.
Sebelumnya, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet.
Kabar itu juga dibenarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Namun, ia tak merinci kapan Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya.
"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini," ujar Ngabalin saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4/2021).
Pernyataan Ngabalin menyusul Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru.
Baca Juga: Seskab Pastikan Besok Jokowi Tak Reshuffle Kabinet, Ini Penjelasannya
Ketika ditanya siapa saja yang akan terkena reshuffle, Ngabalin juga belum bisa menyebut siapa Menteri yang terkena reshuffle.
Menurut dia, pada Kamis, dirinya akan segera dapat informasi mengenai siapa saja yang terkena reshuffle.
"Itu yang saya belum tahu. Mungkin Kamis saya baru bisa langsung tahu," ucap dia.
Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet muncul usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru.
Persetujuan tersebut diputuskan saat Sidang Paripurna DPR RI pekan lalu. Lewat surat tertanggal 30 Maret, Presiden Jokowi mengusulkan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya