Suara.com - Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma anak-anak negeri Cenderawasih.
Menyadur ABC News, Rabu (21/4/2021), Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, guna melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.
Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.
Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis, akan membuat frustrasi warga Papua.
"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.
Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.
Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.
Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penugasan anggota TNI sebagai guru di sekolah-sekolah provinsi, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma.
"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.
Baca Juga: WN Australia Ditemukan Tewas Dalam Hotel di Denpasar
"Khususnya untuk para anak-anak di daerah konflik, kehadiran tentara berseragam akan menambah trauma pada anak-anak dan wanita," jelasnya.
Wanimbo juga mengungkapkan, kebijakan dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan militer bukanlah langkah yang tepat.
"Ini bukanlah kebijakan pemerintah yang bijaksana, ini bukan kebijakan yang dapat mengubah pandangan baik pemerintah," jelas Wanimbo.
"Tolong jangan kirimkan militer ke sekolah," tegasnya.
Wanimbo juga mengimbau kepada negara tetangga Australia untuk menghentikan bantuan militer mereka ke Indonesia untuk mengurangi pasukan.
"Tolong, bantu kami, kami sangat ini bantuan dari internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer dan polisi ke Papua," ujar Wanimbo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya
-
Demo di Balai Kota, Buruh Jakarta Tagih Janji 'Manusiakan Pekerja' Lewat UMP Rp5,8 Juta
-
Rocky Gerung Sebut Kritik Netizen Sebagai Alarm Demokrasi untuk Presiden Prabowo
-
Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Begini Skema Pembagian MBG Menurut BGN
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Kasus BJB: Semua Kemungkinan Terbuka
-
Kontribusi Beton Precast untuk Pemerataan Pembangunan di Indonesia
-
Kejagung Periksa Eks Menteri ESDM Sudirman Said Terkait Kasus Korupsi Petral
-
Bintang Porno Bonnie Blue Lecehkan Merah Putih, DPR Dorong KBRI di Inggris Sampaikan Keberatan
-
Tembus Jalur Udara, Bantuan 3 Ton Sudah Tiba di Takengon
-
BMKG Ingatkan Potensi Tinggi Gelombang di Pesisir Selatan Indonesia, Apa Penyebabnya?